Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menegaskan bahwa pengadaan mobil operasional Gubernur senilai Rp8,5 miliar bukan semata untuk kenyamanan, melainkan sebagai penunjang konektivitas di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Sri Wahyuni pada Kamis, 26 Februari 2026, menanggapi sorotan publik terkait anggaran kendaraan kepala daerah.
Menurut Sri, mobil dengan kapasitas mesin tinggi dipilih karena mempertimbangkan kondisi geografis Kaltim yang menantang. “Kondisi geografis Kaltim ini tidak ringan. Masih banyak wilayah dengan akses terbatas, jalur tanah, bahkan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terbuka,” ujar Sri.
Ia menjelaskan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dikenal sering turun langsung ke lokasi-lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan infrastruktur. Dalam beberapa kunjungan, medan yang ditempuh dinilai cukup berat dan berisiko.
Sri mencontohkan kunjungan ke wilayah Kesotek, Kecamatan Bongan, di mana rombongan sempat mengalami kendala karena akses jalan yang belum memadai dan harus melewati kawasan hutan. “Sudah diberi tahu tidak ada jalan, tetapi beliau ingin memastikan sampai sejauh mana jalur itu bisa ditembus. Waktu itu sempat tertahan,” katanya.
Ia juga menceritakan pengalamannya mengikuti kunjungan lapangan di mana rombongan terpaksa mengganti kendaraan karena mobil sebelumnya tidak mampu melintasi medan ekstrem. “Saya pernah ikut dan memang harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Jadi kendaraan kepala daerah memang seharusnya bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan di Kaltim,” tegas Sri.
Kemampuan kendaraan menembus medan berat, lanjut Sri, berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan strategis. Terutama dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur dan pembukaan konektivitas wilayah. “Kalau akan memutuskan membuka atau mendukung suatu ruas jalan, tentu harus mengetahui langsung kondisi riil di lapangan. Itu menyangkut akses ekonomi dan konektivitas daerah,” jelasnya.
Penguatan Konektivitas untuk Jangka Panjang
Penguatan konektivitas ini menjadi agenda penting bagi pemerintah provinsi, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Pembukaan jalur baru dinilai tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat lokal, tetapi juga membuka akses dari provinsi tetangga, termasuk Kalimantan Utara. “Ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi jangka panjang. Kalau jalur itu terbuka, dari mana saja orang bisa masuk? Kaltara sudah menunggu, IKN juga menunggu,” tuturnya.
Terkait status kendaraan, Sri mengaku tidak mengikuti secara rinci apakah unit tersebut sudah operasional atau masih dalam proses pengadaan. Ia juga belum dapat memastikan apakah kendaraan itu telah resmi tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Kaltim atau masih dalam tahapan distribusi.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa dari sisi kebutuhan operasional, kendaraan dengan spesifikasi tinggi sangat relevan dengan karakter geografis Kalimantan Timur. “Yang jelas, kalau kepala daerah ingin memastikan langsung kondisi lapangan sebelum mengambil kebijakan, kendaraan yang digunakan memang harus mendukung,” pungkasnya.
