Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menegaskan kesiapan kementeriannya untuk mendukung penuh Program Desa Berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Yandri menilai pendekatan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB memiliki potensi besar menjadi model nasional dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri Susanto saat menerima kunjungan silaturahmi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Yandri menambahkan, pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa. Kolaborasi ini akan melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat. “Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Selain itu, Yandri juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB di Mataram pada 16 April mendatang, bersama dengan Menteri Sosial.
Strategi Desa Berdaya NTB: Orkestrasi dan Kolaborasi
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi, memastikan seluruh sumber daya pembangunan bergerak bersama di tingkat desa.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” kata Iqbal.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas. Pemprov NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi. Pendamping ini bekerja bersama pendamping desa yang sudah ada, sehingga intervensi program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” jelas Iqbal.
Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori utama. Sekitar 60 persen merupakan kelompok produktif yang dapat diberdayakan melalui program ekonomi, sementara sisanya adalah kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.
“Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas,” tambahnya.
Pengembangan Desa Tematik dan Ekosistem Ekonomi Tertutup
Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Konsep ini memungkinkan setiap desa mengembangkan komoditas unggulan masing-masing, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Iqbal menekankan bahwa pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peluang besar adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegas Iqbal.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.
