Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAPA UMKM). Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem usaha nasional melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Apresiasi tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri peluncuran SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (21/5).
Tantangan Data UMKM yang Beragam
Dalam kesempatan itu, Bima Arya menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah. Ia mengungkapkan bahwa data pelaku UMKM antarorganisasi perangkat daerah kerap berbeda, bahkan secara ekstrem, sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengembangan usaha.
“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” kata Bima, Jumat (22/5).
Kondisi data yang tidak terintegrasi ini, jelas Bima, membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun langkah pembinaan yang tepat. Mulai dari pendampingan perizinan hingga perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM menjadi terhambat.
Selain itu, Bima juga menggarisbawahi karakteristik UMKM yang sangat beragam, yang menuntut pendekatan berbeda dalam proses pengembangan usaha. “UMKM ini memang variannya beda-beda pak. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” ujarnya.
Peran SAPA UMKM dan Kolaborasi Lintas Sektor
Oleh karena itu, kehadiran SAPA UMKM menjadi krusial untuk menghadirkan basis data yang lebih terintegrasi. Ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.
Bima Arya juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif atau co-creation. Pola ini melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas dalam merancang solusi inovatif bagi pelaku UMKM.
“Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju,” tegas Bima.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah (pemda). Khususnya dalam memperbarui dan memanfaatkan data UMKM secara berkelanjutan.
Menurut Bima, kepala daerah memiliki peran vital dalam memutakhirkan data UMKM. Pasalnya, mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha di masing-masing daerah.
Terakhir, Bima Arya memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung penuh dan mengawal implementasi SAPA UMKM. Tujuannya agar aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah,” pungkasnya.
