Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mendesak pembentukan komisi penyelidik tingkat tinggi untuk mengusut kematian 390 staf PBB di Jalur Gaza. Seruan ini disampaikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, pada Selasa, menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 31 Maret.
Dalam konferensi pers di Jenewa, Lazzarini menegaskan pentingnya langkah tersebut. “Saya percaya kita perlu membentuk komisi, sebuah panel ahli tingkat tinggi, untuk menyelidiki pembunuhan staf kita,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa isu ini telah dibahas dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara anggota PBB di New York.
Hambatan Investigasi dan Ancaman Penutupan UNRWA
Lazzarini menjelaskan bahwa belum adanya penyelidikan hingga saat ini disebabkan oleh konflik yang masih berlangsung. Ia juga menyoroti serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut, meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang seharusnya berlaku.
Lebih lanjut, Lazzarini mengungkapkan bahwa UNRWA kini berada di ambang penutupan. Hal ini dipicu oleh kurangnya pendanaan dan serangkaian tindakan yang bertujuan melemahkan lembaga tersebut, yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak-hak rakyat Palestina.
UNRWA melaporkan bahwa lebih dari 390 pekerja kemanusiaan yang merupakan staf PBB telah tewas sejak konflik terbaru di Gaza pecah pada Oktober 2023. Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sendiri disebut “sangat buruk” akibat pembatasan akses bantuan yang terus berlanjut.
Pada Januari 2025, undang-undang Israel yang melarang aktivitas UNRWA mulai diberlakukan. Otoritas Israel mendasarkan kebijakan ini pada dugaan bukti yang mengaitkan sejumlah karyawan UNRWA dalam serangan militan Palestina pada 7 Oktober 2023, serta penggunaan infrastruktur UNRWA untuk kegiatan militan di wilayah tersebut.
