Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Deklarasi akbar ini berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026), menegaskan komitmen mereka untuk mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat, termasuk kaum buruh.

Lima Ikrar Gerakan Buruh Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan lima ikrar yang menjadi sikap bersama gerakan buruh nasional. Selain dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, empat ikrar lainnya mencakup isu-isu krusial bagi pekerja.

  • Pertama, buruh menolak tegas wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian manapun.

Menurut Andi Gani, langkah tersebut dinilai inkonstitusional dan berpotensi mencederai semangat reformasi serta melemahkan institusi Polri dan posisi Presiden. “Kami menolak dengan tegas penempatan Polri di kementerian manapun dan menegaskan Polri berada langsung di bawah Presiden Indonesia sesuai amanat reformasi. Hal itu juga akan menyulitkan buruh dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan,” tegas Andi Gani. Ia menambahkan, pihaknya siap menghadapi pihak-pihak yang mendorong wacana tersebut.

  • Kedua, buruh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan berkeadilan, serta menjamin peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Untuk memperkuat desakan ini, gerakan buruh berencana menggelar aksi massa besar pada 16-17 Februari 2026 mendatang. “Kami mempersiapkan aksi massa besar-besaran pada 16-17 Februari ini untuk mendorong DPR segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Andi Gani.

  • Ketiga, gerakan buruh Indonesia menegaskan tetap berada pada satu garis perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
  • Keempat, KSPSI AGN, KSPI, dan KSBSI, bersama 36 federasi serikat pekerja tingkat nasional serta jutaan anggotanya, menyatakan komitmen untuk berada di garis terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komitmen Bersama Pimpinan Buruh

Kegiatan deklarasi ini dihadiri sekitar 2.500 buruh dari berbagai daerah. Selain Andi Gani Nena Wea, hadir pula Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Elly Rosita Silaban turut menegaskan komitmen bersama tersebut, khususnya terkait posisi Polri dan pembahasan regulasi ketenagakerjaan.

“Ikrar kita bertiga di sini, kami akan tetap menjaga dan berupaya keras supaya Polri tetap di bawah Presiden. Undang-Undang juga harus segera disahkan dan harus berpihak kepada buruh,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya isu-isu tersebut bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia.