Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan bahwa keberadaan Danantara harus dimaknai sebagai langkah serius negara untuk memperkuat kembali kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi biasa, melainkan instrumen strategis yang memiliki peran lebih besar.
“Jadi Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi bisa dan seharusnya menjadi instrumen strategis negara dalam membina, memperkuat, dan bahkan mengembalikan kepemilikan saham asing di sejumlah BUMN agar kembali sepenuhnya berada di tangan bangsa sendiri,” kata Sofyano saat dihubungi di Palu, Jumat (6/2/2026).
Ia menyoroti beberapa BUMN strategis seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan PT Elnusa Tbk. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor vital seperti panas bumi, gas bumi, hingga jasa penunjang migas.
“Tentunya ini bukan perusahaan yang bergerak di sektor biasa sebab menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketahanan energi nasional,” ucapnya.
Sofyano menjelaskan bahwa sebagian saham perusahaan-perusahaan tersebut telah dilepas ke publik, termasuk investor asing. Meskipun secara hukum hal ini sah melalui mekanisme pasar modal, ia mempertanyakan aspek nasionalisme ekonomi.
“Tetapi secara nasionalisme ekonomi, kita patut bertanya apakah sektor strategis ini layak dikuasai pihak luar sehingga disinilah peran Danantara menjadi penting,” sebutnya.
Sebagai entitas pengelola investasi negara, Danantara memiliki potensi dan kewenangan untuk melakukan konsolidasi aset-aset strategis nasional. Sofyano mengemukakan, Danantara dapat berperan sebagai pembeli strategis atas saham-saham BUMN yang kini dimiliki pihak asing atau investor luar.
“Jadi ada mekanisme pasar yang sah untuk menjadi pembeli strategis seperti buyback, akuisisi bertahap, atau pengalihan kepemilikan melalui skema investasi yang terukur,” jelasnya.
Secara kemampuan finansial, Danantara didesain untuk mengelola dana besar yang bersumber dari aset negara dan investasi jangka panjang. Sofyano meyakini, apabila dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek, Danantara memiliki daya ungkit yang cukup untuk menjadi investor utama di BUMN-BUMN strategis.
Peta Jalan dan Tata Kelola Danantara
Direktur Puskepi itu mengutarakan, pertama, Danantara harus memiliki peta jalan yang jelas mengenai BUMN mana saja yang masuk kategori sangat strategis dan memerlukan penguatan kepemilikan nasional. Ia menekankan bahwa tidak semua BUMN harus 100 persen tertutup dari investor publik, namun untuk sektor energi dan sumber daya alam, penguatan kepemilikan negara merupakan bentuk perlindungan jangka panjang.
Strategi kedua adalah kemampuan negosiasi dan manajemen risiko. Mengembalikan saham asing, menurut Sofyano, bukan berarti menutup diri dari kerja sama internasional. Yang perlu dikembalikan adalah kontrol mayoritas dan kendali strategis, sementara investor asing tetap bisa menjadi mitra, bukan penentu arah kebijakan.
“Poin ketiga adalah tata kelola yang bersih menjadi kunci utama sebab jika Danantara ingin dipercaya rakyat sebagai simbol nasionalisme ekonomi, maka pengelolaannya harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sofyano memperingatkan agar niat baik memperkuat BUMN tidak berubah menjadi ladang kepentingan segelintir elit. Bagi masyarakat menengah ke bawah, dampak dari kendali negara atas perusahaan energi sangat nyata. Kebijakan harga, distribusi, dan investasi dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, serta negara tidak mudah ditekan oleh kepentingan luar dalam menentukan arah kebijakan energi.
Ia menegaskan, nasionalisme BUMN bukan berarti anti-asing. Nasionalisme yang sehat adalah memastikan bahwa keputusan penting terkait sumber daya alam tetap berada di tangan bangsa sendiri.
“Kita tetap membuka kerja sama, tetapi posisi tawar kita harus lebih kuat. Danantara harus menjadi simbol kebangkitan pengelolaan aset negara secara modern namun berjiwa kebangsaan, jangan hanya menjadi lembaga pengelola dana yang berorientasi keuntungan semata. Keuntungan memang penting, tetapi kedaulatan jauh lebih penting,” sebut Direktur Puskepi.
Danantara, kata Sofyano, harus mampu secara bertahap meningkatkan kepemilikan nasional di BUMN energi yang strategis dan juga BUMN lainnya. Ia menambahkan, Danantara harus membicarakan tentang masa depan energi Indonesia terkait keberanian negara berdiri di atas kaki sendiri.
“Inilah ujian sebenarnya bagi Danantara, apakah hanya menjadi manajer investasi biasa, atau benar-benar menjadi alat negara untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional. Rakyat menunggu bukti kerja nyata yang tidak hanya soal keuntungan semata tetapi yang juga mampu membanggakan nasionalismenya,” pungkas Sofyano Zakaria.
