Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim), H. Muhammad Juaini Taofik, membedah disertasi doktoralnya yang berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Timur” dalam diskusi “Pojok Jurnalis” yang digelar Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) pada Selasa malam (6/1/2026). Disertasi ini menyoroti fenomena “stagnasi” data stunting di daerah tersebut.

Juaini Taofik mengungkapkan bahwa penanganan stunting di Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius. Meskipun pemerintah telah melakukan intervensi masif, Lombok Timur tercatat masih berada di peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB dalam penanganan stunting.

Pendekatan Administratif yang Belum Efektif

Menurut Juaini, penanganan stunting selama ini cenderung terjebak pada pendekatan administratif dan prosedural yang berorientasi pada output, namun lemah dalam menciptakan dampak nyata di tingkat keluarga atau outcome. “Kita sudah punya regulasi, anggaran, dan struktur birokrasi, tapi faktanya stunting masih tinggi. Ada gap antara kebijakan di atas kertas dengan perilaku masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Ia membagikan pengalaman risetnya saat menyusun disertasi, di mana ia tinggal bersama keluarga berisiko stunting di Masbagik dan Kembang Kuning. Dari riset tersebut, ditemukan fakta bahwa faktor penyebab stunting tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan stigma sosial dan kurangnya edukasi.

“Misalnya, adanya ibu yang tidak menyusui bayinya bukan karena tidak mampu, melainkan karena persepsi sosial yang keliru atau kesibukan yang tidak terarah,” terang Sekda Juaini.

SIPETAS: Sinergi Tokoh Lokal untuk Penurunan Stunting

Sebagai antitesis dari model konvensional, Juaini memperkenalkan model SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting). Model ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Sumber Daya, Birokrasi, Disposisi, Komunikasi) dengan kekuatan Modal Sosial dan Kearifan Lokal.

Ia menjelaskan bahwa SIPETAS berbeda karena melibatkan tokoh informal, tidak hanya mengandalkan petugas kesehatan. Model ini menjadikan Tuan Guru, tokoh adat, dan komunitas sebagai aktor utama dalam upaya penurunan stunting. Terdapat tiga keunggulan utama dari model SIPETAS:

  • “Pertama, komunikasi berbasis budaya, mengatasi kendala bahasa dan resistensi masyarakat di daerah terpencil melalui pendekatan yang lebih persuasif dan agamis.”
  • “Kedua, keberlanjutan tanpa anggaran, menanamkan kesadaran perilaku sehingga program tetap berjalan meskipun anggaran daerah sedang terbatas.”
  • “Ketiga, adaptif dan kontekstual, menyesuaikan pola penanganan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang memiliki karakteristik sosial berbeda.”

Respon Panelis dan Harapan ke Depan

Diskusi bedah disertasi ini turut menghadirkan panelis kompeten seperti Dr. Amrullah (Staf Ahli Gubernur NTB), Saparwadi (Aktivis), serta beberapa tokoh agama dan peneliti sosial. Para panelis menyoroti bahwa model SIPETAS mampu menjawab tantangan “Normal Baru vs Nilai Lama”. Di negara berkembang seperti Indonesia, kepatuhan masyarakat terhadap tokoh informal seringkali lebih tinggi dibandingkan kepada birokrasi formal, dan SIPETAS dinilai mampu menjembatani celah tersebut.

Disertasi ini dijadwalkan akan diuji dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026 mendatang. Sekda Juaini berharap, temuan risetnya ini tidak hanya menjadi pajangan di perpustakaan, tetapi dapat diadopsi sebagai kerangka operasional resmi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) Lombok Timur guna menciptakan masa depan generasi yang bebas stunting.