Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Saiful Bahri, memperkirakan tiga hingga empat paket tender proyek akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Prediksi ini muncul di tengah lambatnya proses pengadaan barang dan jasa di KLU, termasuk pembangunan gedung Inspektorat yang masih berstatus draf.
Saiful Bahri menjelaskan, hingga Selasa (14/04/2026), proses pengentrian salah satu paket tender pembangunan gedung Inspektorat masih berada pada tahap awal. Paket tersebut belum dapat ditindaklanjuti ke proses review karena belum dilengkapi seluruh dokumen persyaratan tender.
Proses Tender Gedung Inspektorat KLU Terhambat Dokumen
“Pantauan kami, sudah ada satu paket yang diinput di dinas PU terkait pembangunan gedung Inspektorat. Namun masih dalam bentuk draft, sehingga belum bisa kami akses untuk direview. Dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya,” ujar Saiful Bahri, Selasa (14/04/2026).
Ia menegaskan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) baru dapat melakukan proses review setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap. Saiful juga mengakui bahwa jumlah paket tender yang masuk hingga kini belum sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan Konsolidasi Pengadaan dan Proyek Strategis
Mengenai mekanisme pengadaan, Saiful menambahkan bahwa setiap pembangunan gedung umumnya memiliki paket tersendiri. Opsi penggabungan atau konsolidasi pengadaan bersifat alternatif dan perlu pertimbangan matang.
“Kalau konsolidasi itu lebih diarahkan untuk pekerjaan kecil, misalnya dalam bentuk SPJ yang kemudian disusun menjadi kontrak agar tata kelolanya lebih transparan. Tapi kalau pekerjaan besar yang sudah ditender dipaksakan untuk dikonsolidasikan, justru bisa menghambat pelaku usaha kecil karena paketnya menjadi besar,” jelasnya.
Saiful juga menyebutkan bahwa proyek strategis daerah tidak berada di bawah kewenangan langsung PBJ. Proyek-proyek tersebut ditangani oleh bagian administrasi pembangunan bersama Bappeda. PBJ hanya memproses paket yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis.
Estimasi Peluncuran Paket Tender dan Durasi Pengerjaan
Meskipun demikian, Saiful memperkirakan akan ada sejumlah paket yang masuk ke tahap tender dalam waktu dekat, mengingat proses perencanaan telah memasuki bulan keempat tahun anggaran.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada tiga sampai empat paket yang siap masuk. Setelah dokumen lengkap, baru kami review di Pokja. Jika sudah disepakati bersama, baru bisa diluncurkan ke proses lelang,” katanya.
Terkait durasi pengerjaan, proyek pembangunan gedung dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar umumnya dapat diselesaikan dalam waktu empat hingga enam bulan secara teknis, atau maksimal tujuh bulan dalam kondisi leluasa. Sementara itu, dari sisi proses lelang, waktu normal yang dibutuhkan berkisar 21 hari. Namun, jika terdapat sanggahan atau banding, durasi bisa bertambah hingga 26–27 hari. Untuk paket jasa konsultasi, prosesnya bahkan dapat memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Ketersediaan Desain Menjadi Kunci Percepatan
Saiful mengungkapkan bahwa lambatnya proses pengadaan kerap disebabkan belum tersedianya stok desain sejak awal tahun. Akibatnya, tahapan perencanaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses tender.
“Kalau desain sudah tersedia dari awal, sebenarnya proses review bisa lebih cepat dan langsung disiapkan untuk tender,” tutupnya.
Selain pembangunan gedung Inspektorat, Pemerintah Daerah KLU juga merencanakan pembangunan gedung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam waktu mendatang.
