Program ‘Gentengisasi’ yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto disebut berpotensi besar mendongkrak perekonomian nasional, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gerindra Jawa Timur mengklaim inisiatif ini dapat menekan angka impor hingga triliunan rupiah dan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa, menjelaskan bahwa program yang mengusulkan penggantian atap seng dengan genteng tanah liat ini akan memberikan dampak signifikan. Menurut Alvisa, Indonesia masih mengimpor atap seng dengan nilai fantastis.
“Karena angka impor atap seng itu hampir Rp 5 Triliun setiap tahunnya,” kata Alvisa pada Rabu (11/2/2026). Selain itu, ia juga menyoroti aspek kesehatan dan durabilitas. “Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia,” tambahnya.
Alvisa, yang akrab disapa Alvis, memproyeksikan bahwa implementasi program gentengisasi akan memicu peningkatan permintaan genteng tanah liat, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM. Hal ini, lanjutnya, berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru.
“Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng, maka orderan genteng ke pelaku UKM akan meningkat dan berpotensi menambah ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru,” jelasnya. Ia juga menekankan keunggulan genteng dari segi perawatan. “Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda kalau atap seng kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya,” urainya.
Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, turut memberikan pandangannya terkait usulan Presiden Prabowo tersebut. Ia menilai program gentengisasi memiliki potensi positif untuk ekonomi kerakyatan dan penyediaan hunian layak.
“Program bagus untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UKM lokal pengolahan genteng,” ujar Hendry saat dikonfirmasi. Hendry menambahkan bahwa peningkatan permintaan genteng tanah liat, yang umumnya diproduksi oleh UMKM rumahan dengan puluhan pekerja, dapat mendorong penyerapan tenaga kerja.
“Itu melihat nanti permintaan genteng. Jika permintaan genteng meningkat maka akan bisa menambah tenaga kerja baru. Namun perlu dilihat juga teknologi di industri genteng bisa juga membuat produksi semakin cepat dan efisien tanpa harus menambah tenaga kerja,” paparnya, memberikan catatan.
Meskipun demikian, Hendry menekankan pentingnya petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat. “Karena ini adalah kebijakan yang top down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses pra-produksi, produksi sampai eksekusi ke ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program ini tidak membebani anggaran negara. “Akan tetapi jangan sampai menambah beban belanja APBN 2026. Sebab tahun 2025 defisit APBN sudah mencapai sekitar Rp 695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap PDB,” tandas Hendry.
