Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (19/3/2026), membahas rencana efisiensi energi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ancaman krisis minyak global yang dipicu oleh perang di negara-negara Teluk, Timur Tengah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan beberapa menteri untuk fokus pada efisiensi energi yang menyasar sektor-sektor spesifik. Tujuannya agar kebijakan penghematan energi dapat berjalan tepat sasaran.
“Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” kata Teddy di Jakarta, Kamis.
Teddy menambahkan, “Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri.”
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Pejabat lain yang turut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menegaskan bahwa langkah-langkah efisiensi ini merupakan strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” demikian pernyataan resmi Sekretariat Presiden.
Secara terpisah, seusai rapat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu rencana efisiensi adalah dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH). Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak yang berasal dari aktivitas perjalanan masyarakat.
Airlangga menyebut, skema WFH rencananya akan diberlakukan selama satu hari dalam periode lima hari kerja.
“Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN (aparatur sipil negara, red.), tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujar Airlangga.
