Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan hukum yang berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menggarisbawahi pentingnya negara hadir untuk menjamin keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya berlaku bagi mereka yang kuat dan memiliki sumber daya finansial yang melimpah.
Visi Keadilan dan Kemakmuran Bangsa
“Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa,” ucap Prabowo.
Ia melanjutkan, penegakan hukum yang berkeadilan adalah fondasi utama. “Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” imbuh Prabowo.
Selain keadilan hukum, pemerintah juga bertekad menciptakan Indonesia yang masyarakatnya hidup rukun, damai, serta terpenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Visi ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk membangun Indonesia yang makmur dan diberkahi.
“Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” ujarnya.
Pemberdayaan Sektor Nelayan dan Pertanian
Prabowo secara spesifik menyoroti sektor pertanian dan perikanan. Ia berharap petani dapat memperoleh hasil panen yang melimpah dengan nilai jual yang layak dan tinggi. Demikian pula dengan nelayan, yang diharapkan mendapatkan perlengkapan melaut yang aman serta hasil tangkapan bernilai tinggi.
Presiden juga menyinggung kesulitan yang masih dihadapi nelayan dalam memperoleh es batu dan bahan bakar solar untuk melaut. Menanggapi hal ini, pemerintah akan melakukan intervensi signifikan melalui program pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun mendatang. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan.
Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah akan membangun instalasi pembuatan es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan di setiap desa nelayan. “Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita,” katanya.
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Di bidang pendidikan, pemerintah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru. Kepala Negara menilai kualitas pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa, dan kualitas tersebut sangat bergantung pada guru yang berkualitas, bersemangat, gembira, serta mampu menjadi teladan bagi generasi penerus.
Oleh karena itu, perbaikan kondisi kehidupan guru menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Pengembangan UMKM dan Jaminan Sosial
Pemerintah juga berkeinginan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat terus berkembang, sehingga mampu memberikan penghasilan yang layak bagi sebagian besar masyarakat.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada kelompok lanjut usia. “Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai,” ujarnya.
