Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapan penuh untuk mengamankan arus Mudik Lebaran 2026, menjanjikan perjalanan yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik dan pengamanan nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3/2026), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat.

Pengerahan Personel dan Pos Pengamanan Skala Besar

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Ribuan personel ini akan ditempatkan di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.

Selain itu, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang tersebar di jalur utama mudik. Rinciannya meliputi 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos ini akan hadir di rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, serta kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat.

Digitalisasi Layanan Darurat 110 untuk Respons Cepat

Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat. Layanan darurat 110 menjadi fokus utama untuk mempercepat penanganan kendala di lapangan.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam konferensi pers tersebut pada Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan dan mempercepat respons petugas. Dalam situasi darurat di jalur mudik, seperti kecelakaan, gangguan keamanan, atau kendala teknis kendaraan, masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Sinergi Lintas Sektor untuk Mudik Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan, keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor ini menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan. Melalui upaya komprehensif ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.