Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa operasi untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak akan dilaksanakan di bawah naungan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pernyataan ini disampaikan Starmer dalam konferensi pers pada Senin, 16 Maret 2026.
“Kami bekerja sama dengan pihak lain untuk menyusun rencana yang kredibel untuk Selat Hormuz guna memastikan bahwa kami dapat membuka kembali jalur pelayaran,” kata Starmer.
Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya kolaboratif. “Izinkan saya tegaskan: itu tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO. Itu harus menjadi aliansi mitra, itulah sebabnya kami bekerja sama dengan mitra di Eropa, di Teluk, dan dengan AS,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu, 14 Maret 2026, telah mendesak China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Tujuannya adalah untuk mengamankan salah satu jalur perdagangan minyak global yang paling krusial.
Trump juga memperingatkan sekutu NATO bahwa aliansi tersebut menghadapi “masa depan yang sangat buruk” jika gagal mengamankan selat tersebut. Namun, usulan Trump ini mendapat penolakan dari beberapa negara.
Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menolak usulan tersebut, menyatakan bahwa pemerintahnya “tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam misi semacam itu.” Harian Financial Times juga melaporkan bahwa Prancis telah menolak inisiatif Trump.
Prancis dilaporkan tengah bernegosiasi dengan negara-negara lain di Eropa, Teluk Persia, dan sekitarnya untuk bersama-sama berpatroli di selat tersebut, namun rencana ini akan dilaksanakan setelah konflik di Timur Tengah berakhir.
Di sisi lain, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengumumkan bahwa ia akan membahas perluasan misi angkatan laut Aspides ke Selat Hormuz menjelang pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels. Misi Aspides saat ini melibatkan kapal Yunani dan Italia yang bertugas melindungi kapal-kapal di Laut Merah.
Namun, juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis menyatakan bahwa Yunani akan menolak berpartisipasi jika misi tersebut diperluas hingga ke Selat Hormuz.
Konteks ketegangan di kawasan ini bermula pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi konflik di sekitar Iran ini menyebabkan lalu lintas di Selat Hormuz terhenti secara de facto. Selat tersebut merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga gangguan di jalur ini sangat memengaruhi ekspor dan produksi minyak kawasan.
