Piala Dunia 2026: Bayang-bayang Politisasi di Tengah Ketegangan Global dan Kebijakan Imigrasi AS

Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di tiga negara—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—serta melibatkan 48 tim untuk pertama kalinya, menghadapi tantangan serius terhadap semangat inklusivitasnya. Alih-alih menjadi ajang kesalingpengertian, turnamen akbar ini justru terancam menjadi salah satu edisi paling dipolitisasi dalam sejarah.

Sejarah Politisasi Olahraga

Eksploitasi ajang olahraga besar untuk tujuan politik bukanlah hal baru. Italia pernah menggunakan Piala Dunia 1934 di bawah diktator Benito Mussolini untuk menunjukkan superioritas fasisme, bahkan dengan menyerahkan trofi ‘La Coppa Del Duce’ kepada timnas Italia. Demikian pula Adolf Hitler yang memanfaatkan Olimpiade Berlin 1936 untuk mendewakan ideologi Nazi dan supremasi ras Arya.

Sejak peristiwa tersebut, organisasi olahraga global, termasuk FIFA, telah berupaya keras untuk memisahkan ajang olahraga dari tujuan politik. FIFA secara konsisten berusaha menjadikan Piala Dunia sebagai turnamen yang apolitik, meskipun upaya ini kerap menemui kesulitan dan bahkan menyeret FIFA ke dalam tudingan standar ganda.

Bayang-bayang Donald Trump

Ujian berat bagi FIFA kini datang dari Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Presiden AS Donald Trump terlihat berupaya menjadikan turnamen ini sebagai panggung untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan politiknya, terutama terkait perang melawan Iran. Popularitasnya di dalam negeri AS dilaporkan mencapai titik terendah, yakni hanya 37 persen, sebagian besar akibat konflik tersebut.

Ancaman Larangan Masuk dan Isu Basecamp Iran

Gejala politisasi Piala Dunia 2026 semakin nyata sejak perang antara AS dan Iran pecah pada akhir Februari 2026. Ironisnya, Iran adalah salah satu peserta Piala Dunia 2026, menjadikan turnamen ini diselenggarakan oleh negara yang sedang berperang dengan salah satu pesertanya.

Ketegangan di Teluk Persia dan Timur Tengah mulai memengaruhi persiapan Piala Dunia. Salah satu dampaknya adalah penolakan AS untuk menyediakan wilayahnya sebagai basecamp bagi tim nasional Iran, meskipun tiga pertandingan fase grup Iran (melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir) akan berlangsung di AS. Beruntung, Meksiko bersedia menampung timnas Iran dan menyediakan Tijuana sebagai lokasi basecamp.

Hubungan Trump dengan Meksiko dan Kanada sendiri tidaklah harmonis. Kanada bahkan pernah diolok-olok Trump sebagai “negara bagian ke-51” AS dan dicekik oleh perang dagang tanpa pandang bulu.

Selain masalah basecamp, warga Iran juga tidak dapat bepergian ke AS untuk mendukung timnas mereka karena Iran termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan masuk ke AS. Situasi serupa juga dialami oleh pendukung timnas Senegal, Pantai Gading, dan Haiti. Mereka terpaksa mengandalkan diaspora, yang dalam kasus Iran, justru cenderung menentang rezim di Teheran.

FIFA sendiri, yang Presiden Gianni Infantino-nya memimpikan “Piala Dunia paling inklusif” tahun ini, terlihat tak berdaya dan dipaksa tunduk pada kebijakan Trump.

Kebijakan Imigrasi dan Kekhawatiran HAM

Dunia dibuat cemas oleh kebijakan keras Trump terhadap pendatang, yang dilambangkan oleh tindakan aparat imigrasi AS (ICE) yang cenderung brutal terhadap warga yang dianggap ilegal. ICE dituding telah diubah menjadi unit keamanan lalim dan rasis yang menyebarkan ketakutan, bertindak tanpa dasar hukum, dan kerap menggunakan kekuatan tidak proporsional.

Banyak pihak mengkhawatirkan sepak terjang ICE dalam konteks Piala Dunia 2026. Organisasi-organisasi HAM mendesak AS untuk melindungi pendukung sepak bola global, wartawan, dan ofisial timnas yang datang ke negara itu dari kesewenang-wenangan, pengawasan, dan aturan masuk yang diskriminatif.

Kekhawatiran ini beralasan, sebab pemerintahan Trump justru mengeluarkan aturan-aturan baru yang mendiskriminasi pendatang. Salah satunya adalah kewajiban mengungkapkan aktivitas media sosial dalam lima tahun terakhir untuk mendapatkan jejak digital. Jika seseorang memiliki riwayat anti-AS atau berseberangan dengan kebijakan AS, misalnya dalam isu Palestina, maka akan ditolak masuk.

Meminjam laporan jurnal Eropa, International Politics and Society pada 2026, sejumlah pelancong telah ditolak masuk ke AS karena sikap kritis mereka terhadap negara tersebut.

Potensi Balas Dendam Politik

Kebiasaan Trump dalam memanfaatkan momen penting sebagai arena balas dendam terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengannya juga menjadi faktor kekhawatiran banyak kalangan. Orang-orang atau entitas yang tidak sependapat dengan Trump berpotensi terkena dampaknya.

Contohnya adalah Spanyol, salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Spanyol dikenal vokal menentang perang di Iran dan enggan wilayahnya dilewati wahana perang AS. Spanyol juga menjadi salah satu negara Eropa yang paling vokal dalam isu Palestina dan mengkritik Israel, yang merupakan sekutu dekat AS.

Bayangkan apa yang akan terjadi pada Perdana Menteri Pedro Sanchez jika Spanyol berhasil masuk final dan menjuarai Piala Dunia 2026, padahal final akan digelar di AS. Trump mungkin tidak sudi melihat Sanchez berada di tribun penonton. Apalagi, sejumlah pemain Spanyol, seperti Lamine Yamal, secara terang-terangan menunjukkan simpati kepada Palestina. Yamal bukan satu-satunya; banyak pesepak bola dan pendukung di berbagai negara memiliki sikap serupa.

Tantangan Inklusivitas dan Kebebasan

Keadaan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah AS maupun FIFA. Bagi pemerintah AS, ini adalah ujian apakah mereka berani tidak menghalangi pihak-pihak yang kritis untuk masuk ke negara mereka. Sementara bagi FIFA, tantangannya adalah memastikan mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan AS tetap dapat merasa aman dan bebas menikmati Piala Dunia 2026.