Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil memperkuat fondasi transformasi ekonomi dan sosialnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan sepanjang tahun 2025. Capaian ini terjadi setelah NTB menghadapi kontraksi ekonomi di awal tahun.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro yang mencerminkan pergerakan mesin produksi daerah. Ia menegaskan, indikator ini meliputi aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi, bukan ukuran langsung atas kenyamanan hidup harian masyarakat.

“Karena itu wajar apabila masyarakat masih merasakan adanya tekanan biaya hidup, sementara indikator ekonomi makro mulai membaik. Ini bukan kontradiksi, tetapi jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya ke rumah tangga,” ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Minggu (23/02/2026).

Pemulihan Ekonomi di Tengah Tantangan

Ahsanul Khalik menekankan pentingnya melihat dinamika ekonomi NTB sepanjang 2025 secara utuh. NTB memulai tahun 2025 dari kondisi yang tidak normal, dengan perekonomian daerah terkontraksi hingga minus 1,47 persen. Kontraksi ini disebabkan oleh persoalan teknis pada operasional smelter, yang berdampak langsung pada sektor pertambangan, salah satu kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Kondisi tersebut, lanjut Aka, sapaan karibnya, bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat maupun lesunya sektor riil. “Artinya, pemerintah daerah bekerja dari titik awal kontraksi, bukan dari situasi ekonomi yang stabil. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor-sektor produktif tetap bergerak,” katanya.

Di akhir tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif sebesar 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun. Angka ini enam kali lipat lebih besar dibandingkan kenaikan yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 yang hanya sekitar 0,70 poin.

“Ini menunjukkan bahwa tahun pertama kepemimpinan Iqbal-Dinda bukan sekedar menjaga ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi pemulihan,” tegas Ahsanul Khalik.

Sektor Non-Tambang Jadi Penopang Utama

Kebangkitan ekonomi NTB, menurut Ahsanul Khalik, tidak semata bertumpu pada sektor tambang. Meskipun tidak mengabaikan tambang, kinerja solid sektor non-tambang menjadi sisi positif di tengah gangguan teknis pertambangan.

  • Pertanian tumbuh positif didorong panen raya.
  • Perdagangan bergerak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.
  • Jasa dan pariwisata mulai pulih.
  • Konsumsi rumah tangga tumbuh.
  • Pengangguran menurun.
  • Proporsi pekerja formal meningkat.

Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan. “Hal ini menegaskan ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap berjalan dan menjadi penopang utama pemulihan,” jelas Ahsanul Khalik.

Memahami Fondasi Transformasi Ekonomi dan Sosial

Terkait istilah “fondasi transformasi ekonomi dan sosial”, Ahsanul Khalik meluruskan bahwa yang dimaksud bukanlah klaim masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. Fondasi transformasi berarti indikator-indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk.

Beberapa indikator tersebut antara lain:

  • Industri pengolahan mulai beroperasi.
  • Sektor non-tambang menguat.
  • Lapangan kerja kembali terbuka.
  • Daya beli masyarakat terjaga.

“Ini adalah fase awal. Analogi sederhana-nya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh inflasi pangan nasional, seperti harga beras, cabai, daging ayam, dan tarif listrik, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. “Oleh karena itu, tidak tepat jika seluruh beban biaya hidup langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB,” pungkas Ahsanul Khalik.