Pemprov NTB Subsidi 400 Sertifikasi Kompetensi SMK, Gubernur Iqbal: Lulusan Siap Kerja

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Level 2 bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah setempat. Program ini ditargetkan selesai hingga Juni 2026, bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK di pasar kerja.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa inisiatif ini penting agar lulusan SMK tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal saat meninjau sejumlah SMK dan SLB di Bima pada Selasa, 4 Maret 2026.

Pemerataan Pendidikan dan Anggaran

Iqbal menyatakan, target 400 subsidi sertifikasi ini akan terus ditingkatkan jika program berjalan optimal. Selain itu, Pemprov NTB juga sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang lebih adil.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran,” tegas Iqbal.

Pemerintah provinsi juga mendorong pemerataan pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dianggap berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Namun, Iqbal mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, melainkan juga keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan,” ujarnya.

Penyelesaian Masalah Pembayaran Guru dan Status ASN

Terkait persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun, Gubernur Iqbal memastikan bahwa proses pembayaran telah diproses dan ditransfer. Koordinasi intensif telah dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan berjalan tuntas.

“Sebelumnya, kendala terjadi di Kementerian Agama terkait kejelasan beban anggaran. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala,” terang Iqbal.

Sementara itu, mengenai 538 peserta yang gagal dalam proses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Iqbal menjelaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional,” ucap Iqbal.

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), demi menemukan jalan keluar terbaik bagi persoalan tersebut. Iqbal memohon dukungan dan doa masyarakat agar upaya pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB berjalan optimal.

Revitalisasi Sekolah Swasta dan Negeri

Orang nomor satu di NTB ini juga menyatakan bahwa Pemprov kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta. Selama ini, menurutnya, belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

Langkah ini menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek-aspek pendidikan lainnya, baik bagi sekolah swasta maupun negeri. Iqbal berkomitmen agar kebijakan pendidikan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan, serta berharap langkah awal ini dapat diikuti dengan kebijakan yang lebih progresif.

“Ke depan pembandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan,” pungkasnya.