Pemkot Palu Serap Aspirasi Disabilitas dan Kelompok Rentan Melalui Musrenbang Inklusif 2026

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusif Tahun 2026 pada Kamis, 5 Maret 2026. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa Musrenbang Inklusif merupakan ruang krusial untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta mencari solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. “Bapak dan ibu bisa memberikan masukan kepada Pemkot Palu untuk mencari solusi yang konkret,” ujar Imelda dalam keterangannya di Palu.

Komitmen Pemkot Palu untuk Pembangunan Inklusif

Imelda menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang Inklusif telah beberapa kali diselenggarakan oleh Pemkot Palu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat inklusif. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah pembangunan Kota Palu.

Lebih lanjut, Imelda menekankan bahwa pembangunan Kota Palu dirancang dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya pemerintah dan pemangku kepentingan, tetapi juga kelompok lansia, penyandang disabilitas, perempuan, serta berbagai komunitas lainnya.

Dengan pelibatan berbagai kelompok tersebut, perencanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih komprehensif. Ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil, merata, dan terarah bagi seluruh warga Kota Palu.

Oleh karena itu, Imelda mengajak seluruh peserta Musrenbang Inklusif untuk aktif memberikan masukan kepada Pemkot Palu. “Kami mengharapkan forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan, termasuk memastikan layanan publik di Kota Palu semakin ramah dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat,” tegasnya.

Melalui Musrenbang Inklusif Kota Palu 2026 ini, Pemkot Palu berharap perencanaan pembangunan yang disusun dapat semakin responsif, partisipatif, serta mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.