Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, gencar membenahi sisi belakang perkotaan. Langkah ini diambil demi mewujudkan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan di ibu kota provinsi tersebut.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Ibnu Mundzir, mengungkapkan bahwa pengawasan kebersihan tidak hanya terfokus pada area depan kota. “Halaman belakang kota atau kawasan paling kecil tidak luput dari pengawasan kebersihan. Setelah pak wali kota melakukan peninjauan beberapa waktu lalu masih banyak masalah lingkungan ditemukan pada sisi belakang perkotaan,” kata Ibnu Mundzir di Palu, Minggu (29/3/2026).
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bersama jajaran diketahui telah menyusuri sejumlah wilayah yang rentan terhadap timbulan sampah menggunakan sepeda motor selama dua hari berturut-turut, yakni Kamis (26/3) hingga Jumat (27/3). Peninjauan ini dilakukan pasca-Lebaran untuk mengecek kebersihan kota.
Menerapkan Urban Akupuntur
Langkah yang dilakukan oleh Wali Kota Hadianto Rasyid ini merupakan bagian dari metode yang disebut urban akupuntur. Ibnu Mundzir menjelaskan, metode ini adalah pendekatan desain kota yang melibatkan intervensi kecil, taktis, dan strategis pada titik-titik bermasalah. Tujuannya adalah untuk memulihkan, merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas ruang publik secara keseluruhan.
“Saat ini wajah depan kota dianggap sudah mulai kondusif dari sampah, sekarang penataan kawasan belakang kota menjadi salah satu prioritas ke depan dengan pola penanganan secara terpadu lintas instansi di lingkungan Pemkot Palu,” ujarnya.
Secara spesifik, urban akupuntur berfokus pada perbaikan lingkungan skala kecil yang diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap kebersihan kota. “Tadinya kawasan itu kumuh kemudian diubah menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, baik itu untuk taman maupun untuk kegiatan sosial lainnya dengan melibatkan partisipasi komunitas,” ucap Ibnu.
Kolaborasi Lintas Instansi dan Data Sampah
DLH Kota Palu, papar Ibnu, berfokus pada identifikasi dan perumusan masalah penanganan timbulan sampah liar secara sporadis. Hasil identifikasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
Penanganan lanjutan dilakukan melalui kolaborasi antar instansi guna menciptakan kerja terpadu yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menekan efek domino permasalahan kebersihan. “Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bekerja terintegrasi, langkah-langkah ini yang menjadi harapan pimpinan daerah. Sebagai instansi teknis terkait kami selalu berupaya mengurai masalah persampahan dengan pendekatan pemberdayaan dan kolaborasi untuk memunculkan solusi dalam penanganannya,” tutur Ibnu.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah di Kota Palu pada tahun 2025 mencapai 79.726 ton, atau rata-rata sekitar 218 ton per hari.
“Melalui konsolidasi dan transformasi penanganan secara terpadu diharapkan produksi sampah di kota ini semakin tertekan serta kota semakin tertata, karena kebersihan merupakan salah satu dari 53 program prioritas Pemkot Palu. Wali Kota juga segera menjadwalkan pertemuan lintas sektor membahas percepatan penanganan lanjutan,” imbuh Ibnu Mundzir.
