Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan melakukan pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru senilai Rp11,7 miliar secara bertahap. Keputusan ini diambil karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan bahwa masalah harga dan anggaran seringkali menjadi isu sensitif. “Padahal kami melakukan pembebasan lahan secara bertahap karena keterbatasan anggaran,” kata Lale di Mataram pada Jumat, 19 Desember 2025.
Untuk tahun anggaran 2025, Dinas PUPR Kota Mataram telah menyiapkan dana sebesar Rp11,7 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk tahap pertama pembebasan lahan di beberapa titik strategis. Proyek-proyek prioritas yang akan menggunakan dana tersebut meliputi pembebasan lahan jalan baru Nuraksa–Batu Bolong dengan alokasi lebih dari Rp5 miliar, pembebasan lahan pinggir Kali Unus lebih dari Rp1,8 miliar, serta pelebaran Jalan Catur Warga dengan anggaran lebih dari Rp3,9 miliar.
Lale menegaskan bahwa angka-angka tersebut bersifat perkiraan. “Semua anggaran yang kami siapkan sifatnya estimasi kebutuhan pembebasan lahan sesuai perencanaan teknis yang telah kami susun,” ujarnya.
Pemerintah Kota Mataram telah beberapa kali menggelar sosialisasi dan uji publik kepada warga terkait pembebasan lahan. Namun, masih ada kendala, seperti yang terjadi di Jalan Nuraksa Karang Anyar. Warga di sana tidak keberatan dengan nilai yang ditawarkan, melainkan menginginkan pembayaran dilakukan secara bersamaan, bukan bertahap.
“Anggaran kami sekitar Rp5 miliar, tapi mereka tidak mau kalau ada yang duluan dibayar, mereka mau dibayar bersamaan sekaligus. Itulah, yang jadi pekerjaan rumah kami,” ungkap Lale.
Akibatnya, pengerjaan pembukaan jalan baru Nuraksa-Batu Bolong yang semula diharapkan bisa dimulai pada tahun 2026, kemungkinan besar akan tertunda. Hal ini disebabkan pembebasan lahan tidak dapat dilaksanakan sebelum seluruh proses pembayaran selesai.
Padahal, pembukaan jalan baru Nuraksa-Batu Bolong dinilai sangat mendesak. Jalan ini direncanakan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan parah di Jalan Gajah Mada, terutama dari Pagesangan menuju Jempong. “Mendesak, tapi kami juga harus realistis dengan daya dan kemampuan daerah saat ini,” tutup Lale Widiahning.
