Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tengah mempercepat proses legalitas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengungkapkan, ketersediaan lahan menjadi aspek paling krusial dalam pengajuan program tersebut. Mengingat konsepnya yang terpadu, dibutuhkan lahan dengan luas minimal 6,8 hingga 7 hektare.

“Oleh karena itu, kami tengah mempercepat pengajuan pembangunan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai solusi pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Bagus, Jumat (1/5).

Bagus menegaskan bahwa program ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di Balikpapan. Pemerintah kota berkomitmen memastikan akses pendidikan layak bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Sekolah ini bukan sekadar ruang belajar, tetapi kawasan pendidikan menyeluruh. Di dalamnya ada gedung belajar, asrama, dapur, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga,” imbuhnya.

Fokus pada Penyempurnaan Proposal dan Legalitas

Saat ini, fokus utama Pemerintah Kota Balikpapan adalah menyempurnakan proposal teknis serta melengkapi legalitas lahan. Hal ini diperlukan agar usulan tersebut dapat segera masuk dalam proses registrasi di Kementerian Sosial.

Pemkot Balikpapan telah mengantongi dua opsi lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat:

  • Balikpapan Timur: Lahan seluas kurang lebih 7 hektare.
  • Balikpapan Utara: Kawasan Bumi Perkemahan dengan total luas 20 hektare, di mana 7 hektare di antaranya akan dialokasikan khusus untuk sekolah tersebut.

Meskipun sempat terkendala administrasi karena status lahan yang belum bersertifikat resmi, Bagus memastikan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berjalan.

“Kementerian menyarankan proposal tetap segera masuk agar terdaftar lebih dulu, sambil proses sertifikasi kita kejar. Legalitas ini penting karena harus benar-benar menjadi aset resmi pemerintah kota,” jelasnya.

Target Pembangunan 2027

Program Sekolah Rakyat yang mengusung konsep boarding school ini nantinya akan menyasar anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Jenjang pendidikan yang tersedia mencakup SD hingga SMA dalam satu kawasan.

Selain membantu warga kurang mampu, program ini dinilai strategis untuk meningkatkan daya tampung pendidikan di Balikpapan, terutama bagi lulusan SD dan SMP yang kerap tidak tertampung di sekolah negeri.

Terkait pendanaan, Bagus memastikan seluruh biaya pembangunan fisik akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN, sehingga tidak membebani APBD Kota Balikpapan.

“Langkah ini kami nilai penting untuk mengamankan aset dari sengketa hukum, termasuk lahan yang kelak dijadikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat itu,” pungkas Bagus.

Jika seluruh proses administrasi rampung tahun ini, pembangunan fisik Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun anggaran 2027 mendatang.