Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mulai pekan ini menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh jajaran, terutama bagi pejabat eselon II dan III serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik.

Pejabat Eselon II dan III Wajib Masuk Kantor

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, secara tegas melarang pejabat eselon II, termasuk seluruh kepala OPD, untuk melaksanakan WFH. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Tulungagung untuk tegak lurus dengan arahan pemerintah pusat, yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Kami ngikut pemerintah pusat sesuai surat edaran,” ujar Bupati Gatut Sunu Wibowo pada Senin (6/4/2026).

OPD Pelayanan Publik Tetap Beroperasi Penuh

Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Soeroto, menjelaskan bahwa WFH tidak berlaku bagi kepala OPD atau pejabat eselon II dan eselon III di lingkup Pemkab Tulungagung. Selain itu, sejumlah OPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat juga diwajibkan untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

“Yang tidak boleh WFH itu adalah pejabat eselon II dan eselon III. Selain juga OPD tertentu yang merupakan OPD pelayanan,” terang Soeroto.

OPD pelayanan yang tidak memberlakukan WFH antara lain:

  • RSUD
  • Puskesmas
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
  • Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
  • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
  • Dinas Perhubungan (Dishub)
  • Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)
  • Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
  • Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
  • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  • BUMD
  • Sekolah

Sistem Giliran untuk ASN Staf

Bagi ASN staf di OPD yang menerapkan WFH, pelaksanaannya akan dilakukan secara bergiliran setiap hari Jumat. Sistem ini memastikan bahwa tidak semua ASN dalam satu OPD melakukan WFH secara bersamaan.

“Staf (ASN) di setiap OPD yang melaksanakan WFH dilakukan secara bergiliran. Setiap hari Jumat ada 50 persen yang WFH dan 50 persen lagi WFO,” pungkas Soeroto.