Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mengambil langkah strategis untuk menekan pengeluaran daerah dengan menyewa 32 unit mobil dinas baru. Kebijakan ini diklaim Bupati Buol Risharyudi Triwibowo sebagai upaya efisiensi anggaran yang signifikan, terutama dalam biaya perawatan kendaraan operasional.
Risharyudi menjelaskan bahwa keputusan menyewa kendaraan didasari kondisi 90 persen armada operasional dinas yang sudah tidak layak pakai. Usia kendaraan-kendaraan tersebut telah mencapai 10 hingga 20 tahun.
“Tentunya dengan kondisi kendaraan itu memberikan beban APBD dengan biaya perawatan atau maintenance cukup tinggi yakni mencapai Rp6 juta per bulan untuk setiap mobilnya,” ujar Risharyudi saat dihubungi awak media di Buol pada Rabu (25/3/2026).
Melalui sistem sewa, beban biaya perawatan kendaraan kini menjadi nol rupiah karena sepenuhnya ditanggung oleh pihak ketiga penyedia jasa. Selain itu, sistem ini juga berdampak pada penghematan anggaran bahan bakar.
“Jadi sistem sewa ini dapat menekan anggaran bahan bakar dari semula di atas Rp1 miliar menjadi sekitar Rp500 juta per tahun,” tambahnya.
Bupati menekankan pentingnya ketersediaan kendaraan dinas yang baru bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini untuk menghindari kendala teknis seperti mobil mogok yang sering dialami saat menghadiri agenda penting.
Meskipun demikian, Risharyudi mengungkapkan bahwa pembayaran sewa kendaraan kepada pihak ketiga baru akan dilakukan pada Triwulan 3. “Untuk sewa kendaraan itu dibayarkan ke pihak ketiga nanti Triwulan 3, jadi statusnya saat ini masih hutang,” sebutnya.
Ia juga menegaskan bahwa jika masyarakat tidak menginginkan adanya sewa kendaraan dinas baru, pemerintah daerah harus kembali menanggung biaya perawatan kendaraan tua yang jauh lebih besar.
“Kalau memang masyarakat tidak ingin adanya sewa kendaraan dinas pejabat maka pemerintah daerah harus kembali menanggung biaya perawatan kendaraan tua mencapai Rp3 miliar per tahun,” pungkas Risharyudi.
