Pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 telah merampungkan peningkatan empat ruas jalan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proyek infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas serta menunjang aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat setempat.

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengapresiasi tuntasnya pengerjaan jalan-jalan tersebut. Ia menyatakan bahwa hasil pembangunan kini sudah dapat dinikmati oleh warga Lombok.

Empat Ruas Jalan Strategis di Lombok

Abdul Hadi merinci empat ruas jalan yang telah selesai dikerjakan di daerah pemilihannya (Dapil) Lombok pada tahun 2025, dengan total nilai kontrak mencapai lebih dari Rp76 miliar:

  • Pelebaran jalan Paokmotong-Kotaraja dengan nilai kontrak mencapai Rp26 miliar lebih.
  • Prevensi jalan provinsi Labuan Lombok-Sambelia dengan nilai kontrak Rp25 miliar lebih.
  • Prevensi Jalan Labuan Lombok-Sambelia dengan nilai kontrak Rp17,3 miliar lebih.
  • Peningkatan Jalan Pesanggarahan-Kumbak-Banyu Urip-Tempos dengan nilai kontrak Rp8,4 miliar lebih.

“Khusus jalan di tahun 2025, kita bisa membantu untuk Dapil Lombok itu ada empat ruas jalan,” ujar Abdul Hadi di Mataram, Selasa (18/2/2026). Ia menambahkan, “Alhamdulillah jalan-jalan ini sudah selesai dikerjakan tepat waktu dan tertata dengan baik sehingga bisa dilalui oleh masyarakat.”

Dukungan Swasembada Pangan dan Pariwisata

Peningkatan ruas jalan ini, baik jalan provinsi maupun kabupaten, merupakan bagian integral dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025. Program ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Selain itu, infrastruktur jalan yang memadai juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata. “Bahkan tidak hanya itu, keberadaan jalan-jalan ini juga mendukung peningkatan menuju destinasi wisata,” tegas Abdul Hadi.

Mantan Anggota DPRD NTB ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program pembangunan infrastruktur di daerah. Ia mengaku bersama Kementerian Pekerjaan Umum juga ikut berperan dalam memastikan penurunan dan realisasi anggaran pembangunan jalan tersebut.

“Kami di Komisi V DPR RI berupaya agar pembangunan jalan di daerah, termasuk di Pulau Lombok ini, dapat terlaksana dengan baik. Sebab, kondisi jalan yang lebih baik akan memperlancar konektivitas antar-wilayah dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.

Menurut Abdul Hadi, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak langsung terhadap percepatan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Karena dengan akses jalan yang layak, distribusi hasil pertanian, kegiatan usaha, dan mobilitas warga akan semakin lancar. Hal ini merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat,” katanya.

Ke depan, ia berharap program peningkatan jalan serupa dapat terus dilanjutkan di berbagai wilayah di Pulau Lombok, bahkan status jalan-jalan provinsi ini bisa dialihkan menjadi jalan nasional. “Kita berharap pembangunan infrastruktur seperti ini terus berlanjut agar masyarakat di daerah semakin mudah beraktivitas dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Untuk jalan-jalan ini tinggal dijaga,” pungkas Abdul Hadi.