Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola sumber daya perikanan pesisir yang berkelanjutan. Langkah ini diambil demi mewujudkan pengelolaan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Halima Umar Hamid, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya laut. “Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang harus dikelola secara bijaksana, terencana, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang,” kata Halima dalam keterangannya di Palu, Selasa (10/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Halima dalam rapat evaluasi kinerja tahun 2025 dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2026 Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari. Komite ini dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 Tahun 2024.
Menurut Halima, pembentukan komite tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan pesisir yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan komite ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perikanan pesisir.
Evaluasi Kinerja dan Rencana Aksi 2026
Halima menjelaskan, rapat evaluasi kinerja 2025 memiliki peran krusial untuk mengukur capaian program dan kegiatan komite selama satu tahun terakhir. “Evaluasi diharapkan dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif sebagai dasar perbaikan dan penguatan kinerja ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2026 diharapkan dapat disusun secara realistis dan terukur. Rencana ini juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Berbagai tantangan akan menjadi fokus rencana tersebut, mulai dari degradasi lingkungan pesisir, peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Halima mendorong seluruh anggota komite untuk berperan aktif, menyumbangkan gagasan konstruktif, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
“Pengelolaan perikanan pesisir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja kolektif dan sinergi semua pihak agar sumber daya perikanan tetap lestari dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banggai Kepulauan,” pungkasnya.
