Pengurus Besar (PB) Perhimpunan Alkhairaat bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nusron Wahid di Jakarta pada Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini fokus membahas percepatan legalisasi aset milik Alkhairaat yang tersebar di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal PB Alkhairaat, Djamaludin Mariadjang, menjelaskan bahwa organisasi tersebut memiliki sejumlah aset, termasuk lahan dan tanah wakaf, yang memerlukan penguatan legalisasi dari otoritas terkait. “Alkhairaat punya aset seperti lahan dan tanah wakaf di daerah-daerah, yang perlu penguatan legalisasi oleh otoritas terkait,” ujar Djamaludin saat dihubungi dari Palu, Kamis (12/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron Wahid menyarankan agar Alkhairaat membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk tindak lanjut legalisasi hingga ke tingkat paling bawah. Selain itu, terkait sertifikasi aset, Menteri juga merekomendasikan Alkhairaat untuk meminta rekomendasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama RI.
Djamaludin menekankan pentingnya legalisasi aset Alkhairaat sebagai penopang usaha organisasi dan peningkatan Lembaga Pendidikan Alkhairaat. “Lahan dan aset itu dapat dikelola secara professional, yang mempunyai potensi untuk mendukung usaha ekonomi perhimpunan,” katanya.
Ia optimistis bahwa pengelolaan aset yang maksimal dapat menghidupkan institusi pendidikan Alkhairaat, terutama yang berada di tingkat desa. Djamaludin mengakui bahwa selama ini proses pendidikan dihidupkan melalui metode swadaya masyarakat, namun seiring perkembangan waktu, metode tersebut dinilai kurang potensial untuk mendukung keberlangsungan pendidikan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Alkhairaat juga menyampaikan keinginan untuk mengelola aset negara yang berpotensi dikelola oleh Badan Bank Tanah. Menteri ATR menyarankan agar Alkhairaat berkoordinasi lebih lanjut dengan otoritas terkait mengenai hal ini.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PB Alkhairaat Mohsen Alaydrus, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Saihun Aljufri, dan Ketua Dewan Pakar PP WIA Syarifah Lidya Assagaf.
