Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) mempercepat pembangunan jaringan perpipaan di Jakarta. Langkah ini diambil guna menekan laju penurunan muka tanah di ibu kota yang kian mengkhawatirkan.
Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa percepatan pipanisasi menjadi krusial. Hal ini mengingat ketergantungan masyarakat pada air tanah masih menjadi faktor utama penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.
“Setiap tahun Jakarta turun sekitar 12 sentimeter,” kata Arief dalam diskusi panel acara “ESG Sustainability Forum 2026” di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Arief menyampaikan, pembangunan jaringan perpipaan dilakukan secara masif dengan target panjang pipa sekitar 1.000 kilometer per tahun. Upaya ini bertujuan untuk memperluas akses layanan air perpipaan kepada masyarakat.
Menurut Arief, Jakarta masih membutuhkan tambahan jaringan pipa sekitar 4.000 kilometer agar seluruh wilayah dapat terlayani air perpipaan. Ini diperlukan hingga target cakupan layanan tercapai.
“Saat ini cakupan pipanisasi Jakarta sekitar 80 persen, dan kami targetkan 100 persen pada 2029,” ujarnya.
Ketergantungan masyarakat terhadap air tanah harus segera ditekan karena berdampak langsung pada penurunan muka tanah. Kondisi ini juga meningkatkan risiko banjir, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi jangka panjang.
Arief menambahkan, jika ketergantungan pada air tanah tidak segera dikurangi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi.
“Kalau pipanisasi tidak dipercepat, dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia dan ekonomi ke depan,” ucapnya.
Secara nasional, rata-rata cakupan layanan air perpipaan masih berada di kisaran 20 persen. Dengan demikian, Jakarta relatif lebih maju namun tetap menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan pipanisasi.
Percepatan pembangunan infrastruktur air bersih ini juga sejalan dengan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Hal ini karena berkontribusi langsung pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Pengurangan eksploitasi air tanah melalui perluasan pipanisasi dinilai menjadi bagian penting dari strategi adaptasi perubahan iklim dan pengendalian risiko lingkungan di wilayah perkotaan padat penduduk.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk mengurangi penggunaan air tanah. Hal ini dilakukan melalui pengendalian izin sumur bor dan percepatan penyediaan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju penurunan muka tanah Jakarta, meningkatkan ketahanan lingkungan perkotaan, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
