Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem pesantren di Indonesia melalui peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan syariah. Langkah strategis ini bertujuan mendukung program prioritas pemerintah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesantren.
Upaya tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) serta Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH). Acara kolaborasi antara OJK, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Selasa (14/4/2026).
Dicky menegaskan, pesantren memiliki peran vital tidak hanya sebagai pusat pendidikan, melainkan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Hal ini didukung oleh jumlah santri yang besar dan ekosistem yang kuat di lingkungan pesantren.
“Program pemerintah saat ini tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk generasi ke depan. Ini merupakan sebuah kebersyukuran bagi kita semua ketika memiliki program yang berorientasi jangka panjang seperti ini,” ujar Dicky, menggarisbawahi pentingnya orientasi jangka panjang dalam program tersebut.
Ia menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Lebih jauh, program ini membuka peluang ekonomi yang luas, terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan, yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok. Dengan demikian, masyarakat sekitar pesantren berkesempatan terlibat sebagai pemasok kebutuhan, menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan.
Dicky juga menegaskan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalis dan fasilitator. Peran ini mencakup pembukaan akses serta percepatan konektivitas antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan.
Melalui FEBIS, pelaku usaha tidak hanya diperkenalkan pada alternatif pembiayaan syariah, tetapi juga dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui skema business matching. “Melalui kegiatan ini, pelaku usaha memiliki peluang nyata untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,” jelas Dicky.
FEBIS sendiri diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), badan usaha milik NU, pelaku usaha, hingga pemasok dalam rantai pasok program MBG. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi pemaparan dari pelaku usaha jasa keuangan syariah serta business matching guna memperluas akses pembiayaan berbasis prinsip kehati-hatian.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, OJK juga menggelar program SAKINAH yang mengusung tema “Santri Sehat, Keuangan Kuat, Masa Depan Hebat”. Kegiatan ini diikuti ratusan santri dan berisi edukasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah, pengelolaan keuangan, kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, serta pentingnya gizi.
Sebagai bentuk implementasi nyata, turut dilakukan peresmian fasilitas SPPG di lingkungan pesantren serta penandatanganan prasasti untuk 27 SPPG. Ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pesantren dan wujud sinergi antara sektor keuangan syariah dan ekonomi riil dalam membangun ekosistem pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat OJK, pengurus PBNU, pimpinan pesantren, hingga perwakilan industri perbankan syariah serta Forkopimda Jawa Timur.
