Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat kolaborasi dalam upaya mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan. Penguatan sinergi ini dibahas dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Rabu, 28 Januari 2026.
Tantangan dan Strategi OJK dalam Akses Keuangan
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi. “Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujar Bonny di Palu.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai program telah digulirkan dan dinilai memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal.
Program-program tersebut meliputi business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital.
Bonny menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis. Fokus utama TPAKD tahun ini diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan.
Digitalisasi juga menjadi kunci, antara lain melalui implementasi QRIS, program Kejar, dan digital onboarding bagi UMKM. “TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” tegasnya.
Bonny juga menekankan pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Ia mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026-2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).
Komitmen Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia menyatakan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah.
Menurut Rusli, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” katanya.
Rusli berharap penguatan TPAKD dapat menjadi momentum untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan secara inklusif dan berkelanjutan.
