Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan di daerah.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo. Acara tersebut disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Dr. drh. Agung Suganda, M.Si, di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pada Senin (9/3/2026).
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa proyek ini lebih dari sekadar investasi biasa. “Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.
Menurutnya, selama ini sektor bibit ayam (DOC) dan pakan masih didominasi pelaku usaha besar, membuat peternak rakyat sulit berkembang. Dengan hadirnya industri terintegrasi di NTB, diharapkan tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang bagi peternak lokal untuk mandiri.
Miq Iqbal juga menyoroti defisit produk peternakan seperti telur dan daging ayam di NTB yang masih bergantung pada pasokan luar daerah. Selain itu, kebutuhan pangan diproyeksikan meningkat signifikan dengan adanya program nasional Makan Bergizi Gratis.
“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya. Oleh karena itu, pembangunan industri ayam terintegrasi sangat penting untuk ketahanan pasokan dan pembukaan peluang ekonomi baru.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam konektivitas logistik, infrastruktur, dan penguatan ekosistem usaha peternakan. “Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Miq Iqbal.
MoU ini merupakan tindak lanjut dari groundbreaking mega proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Proyek ini dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi.
Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan, sebagai holding BUMN pangan, pihaknya memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional. ID FOOD memiliki jaringan distribusi luas dengan 74 cabang, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, dan lebih dari 900 armada logistik.
Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB. Pada tahap hulu, perusahaan akan menyediakan bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin. Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, serta mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, dan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara itu, pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk untuk dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. drh. Agung Suganda, M.Si, menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional. “Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegas Agung.
NTB ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional karena potensi wilayah dan dukungan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut MoU, ID FOOD akan melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional proyek.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan peternak rakyat ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusa Tenggara Barat.
