Ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Pati pada Senin (4/5/2026). Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang dinilai telah melumpuhkan operasional kapal penangkap ikan dan mengancam keberlangsungan ekonomi pesisir.
Ancaman Kelumpuhan Sektor Perikanan Pati
Aksi damai yang diikuti ratusan nelayan ini dipicu oleh lonjakan harga solar non-subsidi yang kini menyentuh angka Rp30.000 per liter. Kondisi ini, menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Nelayan Perikanan Tangkap Pati, Muhammad Agung, memaksa sebagian besar pemilik kapal untuk menghentikan operasional mereka. “Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Dampak dari tingginya harga bahan bakar ini terlihat jelas di Pelabuhan Juwana, salah satu pusat perikanan terbesar di Jawa Tengah. Data yang disampaikan dalam aksi tersebut menunjukkan, saat ini hanya sekitar 15 persen kapal dari Juwana yang masih berangkat melaut. Penurunan drastis ini berarti 85 persen armada lainnya memilih bersandar karena risiko kerugian yang terlalu besar. Situasi ini tidak hanya memukul pemilik kapal, tetapi juga ribuan anak buah kapal (ABK) dan pekerja sektor pendukung di darat yang kehilangan penghasilan.
Beban Berat Harga Solar Rp30.000 per Liter
Dalam struktur usaha penangkapan ikan, bahan bakar merupakan komponen biaya paling dominan, rata-rata menghabiskan sekitar 60% hingga 70% dari total biaya operasional. Kenaikan harga solar industri yang ekstrem ini menciptakan disparitas harga yang terlalu jauh antara solar subsidi dan non-subsidi, sehingga menimbulkan ketimpangan biaya produksi yang parah bagi nelayan skala menengah-atas di Pati.
Arti Penting Solar Bersubsidi bagi Nelayan
Kabupaten Pati, khususnya wilayah Juwana, telah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Pulau Jawa. Dengan ribuan kapal yang beroperasi setiap harinya, kebutuhan akan solar menjadi urat nadi yang menentukan hidup matinya ekonomi pesisir. Bagi nelayan Pati, solar bersubsidi bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen produksi utama yang menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan ribuan keluarga.
Solar bersubsidi berperan sebagai pengendali inflasi di sektor pangan, khususnya komoditas perikanan. Pati menyuplai kebutuhan protein hewani tidak hanya untuk Jawa Tengah, tetapi juga merambah ke pasar nasional hingga ekspor. Tanpa skema harga subsidi, biaya melaut akan membengkak drastis, membuat kegiatan menangkap ikan menjadi tidak layak secara ekonomi.
Keberadaan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang strategis di sepanjang pesisir Pati, seperti di kawasan Juwana, sangat menentukan efisiensi distribusi. Selain itu, penggunaan Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) menjadi syarat mutlak agar subsidi tepat sasaran, meskipun tantangan pemutakhiran data dan aksesibilitas masih kerap dihadapi nelayan tradisional.
Tuntutan Rasionalisasi Harga dan Harapan Nelayan
Dalam tuntutannya, para nelayan meminta pemerintah untuk segera melakukan intervensi terhadap harga solar non-subsidi bagi sektor perikanan. Mereka mengusulkan agar harga BBM industri diturunkan hingga maksimal dua kali lipat dari harga subsidi. Nelayan berharap harga non-subsidi dapat dipatok di kisaran Rp13.600 per liter, yang dinilai sebagai titik keseimbangan agar kapal-kapal besar tetap dapat beroperasi tanpa menanggung kerugian mematikan.
| Kondisi Status Saat Ini | Tuntutan Nelayan |
|---|---|
| Harga Solar Non-Subsidi Rp30.000 / Liter | Maksimal Rp13.600 / Liter |
| Operasional Kapal Juwana Hanya 15% | Normalisasi 100% Armada |
| Dampak Ekonomi Ancaman Kelumpuhan Sektor | Keberlanjutan Usaha Tangkap |
Multiplier Effect dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal
Multiplier effect dari ketersediaan solar bersubsidi sangat luas. Ketika kapal-kapal di Pati dapat melaut dengan rutin, industri turunan seperti pabrik es, pengolahan ikan (pindang dan fillet), hingga jasa perbaikan kapal ikut bergerak. Ribuan tenaga kerja di sektor informal bergantung pada keberlangsungan operasional kapal-kapal ini.
- Ekonomi Mikro: Meningkatkan pendapatan bersih (take home pay) nelayan.
- Stabilitas Harga: Menjaga harga ikan tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
- Produktivitas: Menjamin keberlangsungan operasional kapal secara reguler.
- Sosial: Mencegah pengangguran di sektor pendukung perikanan.
Aksi unjuk rasa di Alun-alun Pati ini menjadi sinyal darurat bagi ketahanan pangan laut nasional. Tanpa adanya kebijakan harga BBM yang pro-nelayan, pusat perikanan seperti Juwana terancam menjadi pelabuhan mati. Nelayan berharap pemerintah pusat maupun daerah segera merespons tuntutan ini dengan kebijakan konkret guna menurunkan beban biaya solar industri, sehingga roda ekonomi di pesisir Pati dapat kembali berputar normal.
Untuk mengatasi krisis ini, beberapa langkah praktis yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan meliputi evaluasi kebijakan harga BBM industri khusus untuk sektor pangan/perikanan, pendataan ulang jumlah kapal yang terdampak langsung, dialog intensif antara perwakilan nelayan dengan otoritas terkait, serta penyusunan skema insentif atau subsidi silang untuk menjaga operasional armada tangkap.
