Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji ulang penataan nama taman-taman kota dengan pendekatan sejarah dan budaya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menargetkan kajian toponimi ini rampung pada Maret 2026, melibatkan para budayawan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus).
Farhan menjelaskan bahwa proses penataan nama ruang publik ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemkot Bandung telah menyerahkan sejumlah dokumen awal kepada para budayawan untuk didalami, dilengkapi dengan data dan dokumentasi dari Disarpus. “Teman-teman budayawan sekarang sedang mendalami ditambah dengan dokumen-dokumen dokumentasi yang dimiliki oleh Disarpus. Jadi kita akan sesuaikan nanti,” ungkap Farhan pada Jumat (31/1/2026).
Dalam kajian tersebut, Farhan menyebutkan adanya kemungkinan satu taman memiliki lebih dari satu nama. Nama lama yang sudah melekat di masyarakat tidak akan dihapus, melainkan dapat dipertahankan sebagai alias, dengan penambahan nama berdasarkan temuan historis. “Kemungkinan nantinya ada satu taman punya beberapa. Ada beberapa nama. Alias, alias. Nama dulu masih digunakan tapi ditambah,” jelasnya. Ia mencontohkan sejumlah taman yang selama ini dikenal dengan sebutan berbeda-beda oleh masyarakat, yang justru menjadi bahan penting dalam kajian karena menunjukkan dinamika sejarah dan kebiasaan warga. “Dokumen-dokumen seperti itu sedang kita kumpulkan,” tambahnya.
Farhan menegaskan bahwa kajian toponimi taman kota ini tidak memerlukan biaya besar, karena masuk dalam anggaran rutin dan dilakukan melalui kerja sama lintas perangkat daerah, termasuk Disarpus serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kajian ini juga akan melalui uji akademis yang berpotensi memunculkan diskursus publik. “Kajian itu mesti ada uji akademisnya dulu. Uji akademisnya kan pasti mengundang perdebatan yang seru. Saya menargetkan kajian penataan nama taman kota tersebut dapat diselesaikan pada Maret mendatang,” tutur Farhan.
Ia berharap proses ini dapat menjadi ruang dialog terbuka agar penataan ruang publik di Kota Bandung tetap menghormati sejarah dan identitas warganya. “Target kami pada bulan Maret harus sudah selesai,” pungkasnya.
