Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat merespons eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia (RI) di negara-negara Teluk dan Iran untuk memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya yang berasal dari NTB, tetap aman dan terpantau.
Gubernur NTB Tekankan Tanggung Jawab Moral
Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB, menegaskan bahwa langkah ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral seorang kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada. “Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal pada Selasa, 03 Maret 2026.
Komunikasi intensif dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran (Iran), Riyadh (Arab Saudi), Muscat (Oman), Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Manama (Bahrain), Doha (Qatar), serta Kuwait City. Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara.
Rencana Kontinjensi Diaktifkan
Para Duta Besar juga melaporkan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik. “Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelas Miq Iqbal.
Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal. “Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya, menunjukkan komitmen kuat terhadap keselamatan warganya.
Imbauan kepada Keluarga di NTB
Selain itu, Miq Iqbal mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya, menekankan pentingnya komunikasi dan kepatuhan terhadap arahan resmi.
Dalam kesempatan komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat. “Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.
sumber gambar: kicknews.today 