Di tengah keterbatasan lahan persawahan, bantuan pangan menjadi secercah harapan bagi warga di wilayah terpencil. Gering, seorang perempuan paruh baya berusia 56 tahun dari Desa Kutabawa, Kecamatan Karagreja, Purbalingga, Jawa Tengah, merasakan betul manfaatnya. Sebagai janda yang mengurus anak difabel, ia bahagia menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.

“Alhamdulillah, ada bantuan pangan, terutama beras. Saya mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ini sangat membantu bagi saya yang tidak punya pekerjaan tetap dan masih mengurus anak,” ungkap Gering pada Selasa (12/5).

Berbeda dengan desa lain yang warganya bisa memperoleh gabah saat panen atau “ngasak” sisa bulir padi, di Kutabawa hal itu mustahil. Desa ini, yang merupakan desa terakhir di lereng Gunung Slamet dengan ketinggian 1.100 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl), sama sekali tidak memiliki areal persawahan. Lahan di desa setempat didominasi oleh tanaman sayur-sayuran.

Senada dengan Gering, Narsih (64), warga Kutabawa lainnya, juga mengaku sangat terbantu. “Bantuan beras sebanyak 20 kg sangat membantu. Selain itu, ada Minyakita sebanyak 4 liter. Jadi saya bisa mengurangi pembelian beras di warung. Di sini, harga beras di warung-warung mencapai Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg. Memang agak tinggi, karena di sini tidak ada orang yang memiliki sawah yang menghasilkan padi,” ujarnya.

Tantangan Pangan di Lereng Slamet

Kepala Desa Kutabawa, Budiyono, menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan pangan di desanya mencapai 1.308 jiwa. Mereka adalah warga yang masuk dalam kategori tidak mampu sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), umumnya Desil 1 sampai 4.

“Jelas, mereka sangat berterima kasih karena masih ada bantuan pangan untuk warga, apalagi desa ini tidak memiliki areal sawah yang ditanami padi,” jelas Budiyono kepada Media Indonesia pada Rabu (13/5). Desa Kutabawa memiliki luas wilayah sekitar 7,29 km persegi dengan jumlah penduduk 7.285 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2024. “Desa kami berada di atas 1.100 hingga 1.500 mdpl. Cocoknya di sini memang ditanami sayur-sayuran. Lahan sawah memang tidak ada,” tambahnya.

Budiyono mengenang, warga di desa tertinggi di Kabupaten Purbalingga itu dulunya mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok. “Karena di sini tidak ada beras, maka kami makan jagung. Sampai sekarang masih tetap ada yang makan nasi jagung, tetapi sudah dicampur dengan beras,” ungkapnya. Ia juga mengapresiasi peningkatan kualitas bantuan beras dari era raskin hingga bantuan pangan saat ini yang dinilai sangat layak konsumsi.

Peran Vital Bulog Menjangkau Pelosok

Pemimpin Bulog Cabang Banyumas, Prawoko Setyo Aji, mengungkapkan bahwa di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, terdapat sejumlah desa yang tidak mempunyai lahan persawahan. “Di wilayah kerja Bulog Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara ada daerah tak punya lahan sawah. Misalnya di lereng Gunung Slamet sebelah timur yakni Kutabawa dan Sumbang. Bahkan, ada satu kecamatan di Banjarnegara yang tidak ada sawah. Yaitu Kecamatan Batur yang berada di dataran tinggi Dieng,” paparnya.

Selain di wilayah pegunungan, Prawoko juga menyoroti Kecamatan Kampung Laut di Cilacap yang sangat minim lahan sawahnya karena berada di wilayah perairan Segara Anakan. “Kampung Laut itu berada di wilayah perairan Segara Anakan. Sehingga untuk menjangkaunya harus menggunakan perahu. Termasuk, ketika kami harus memasok bantuan pangan, harus mengangkut dengan perahu agar sampai ke lokasi Kampung Laut,” katanya.

Prawoko menegaskan komitmen Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan hingga ke alamat tujuan, tidak peduli seberapa sulit medannya. “Mau di pegunungan atau menembus hutan mangrove di Cilacap, bantuan pangan harus sampai. Karena warga harus menerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Prawoko.

Selain bantuan pangan, Bulog juga bekerja sama dengan UMKM untuk membangun Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual produk yang disuplai oleh Bulog, seperti beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga terjangkau. “Misalnya saja, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang harganya terjangkau. Jika dari Bulog, maka harga jual tidak boleh lebih dari Rp12.500 per kilogram. Atau dalam satu kantong 5 kg, HET (harga eceran tertinggi) Rp62.500,” jelasnya. Distribusi beras SPHP juga dilakukan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Banyumas.

Lumbung Padi Banyumas Raya dan Ketersediaan Stok

Prawoko mengungkapkan bahwa sumber beras untuk wilayah tersebut berasal dari empat kabupaten di wilayah kerjanya yang merupakan lumbung padi. Data BPS menunjukkan, Cilacap memiliki luas baku sawah 67.031 hektare (ha) dengan realisasi luas panen padi pada 2025 sebesar 132.681 ha, menghasilkan 855.042 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 507.438 ton beras.

Sementara itu, Banyumas memiliki luas lahan sekitar 30 ribu ha dengan hasil panen 386 ribu ton GKG atau setara 242 ribu ton beras. Purbalingga dengan 26.110,28 ha lahan pertanian memproduksi 140.160,87 ton GKG atau setara 87.976,29 ton beras. Banjarnegara, meski hanya 11.320 ha lahan baku sawah, mampu mencatat luas panen hingga 27.200 ha per tahun dengan produksi sekitar 180.000 ton GKG atau setara 115.000 ton beras.

Dengan potensi panen melimpah ini, Bulog Banyumas mengintensifkan penyerapan gabah petani. “Di wilayah Banyumas Raya merupakan sentra padi di Jawa Tengah. Sehingga kami mengintensifkan penyerapan pada saat panen. Tahun 2025 lalu, Bulog Banyumas mampu menyerap 66 ribu ton setara beras. Tahun ini, mulai Januari hingga Mei sudah mencapai 42 ribu ton. Sehingga kami optimistis tahun 2026 akan melebihi tahun 2025,” kata Prawoko.

Saat ini, stok pangan, khususnya beras di gudang-gudang Bulog Banyumas, telah mencapai 82 ribu ton, yang dianggap aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di empat kabupaten. “Kami masih akan terus menyerap padi dan beras petani. Sehingga nantinya stok bisa makin meningkat. Penyerapan gabah dilakukan secara berkelanjutan dengan rata-rata mencapai sekitar 1.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) saat ini,” tegasnya. Bulog juga memastikan langkah antisipatif menghadapi El Nino Godzilla untuk menjaga ketersediaan pangan tetap aman. “Dengan stok yang ada, kami pastikan harga tetap terjangkau dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” jelas Prawoko.

Tiga Pilar Ketahanan Pangan Bulog

Prawoko menjelaskan bahwa Bulog memiliki peran utama dalam menjaga tiga pilar penting ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga beras di masyarakat. Di wilayah yang mengalami defisit pangan, Bulog hadir untuk memastikan kebutuhan beras terpenuhi melalui distribusi sebagai bahan pokok.

“Di wilayah yang defisit, peran kami adalah memastikan ketersediaan beras tetap ada. Kami menyalurkan melalui SPHP, Rumah Pangan Kita (RPK) maupun pasar-pasar sekitar agar masyarakat tetap mudah mengakses beras. Di Banyumas Raya sudah ada 2.948 RPK dan tersebar di empat kabupaten,” katanya. Dari sisi keterjangkauan, Bulog berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. “Kalau ada daerah defisit, otomatis harga cenderung naik. Di situ peran kami menjaga agar harga tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” lanjutnya.

Aspek kontinuitas pasokan juga menjadi perhatian utama. Bulog memastikan distribusi beras berjalan konsisten, terutama di daerah yang tidak memiliki stok memadai. “Intinya, kami diperintahkan untuk memastikan beras tersedia dan bisa diakses masyarakat kapan pun dibutuhkan,” ujar Prawoko.

Penguatan Peran Bulog Menurut Pakar

Pengamat sosial ekonomi pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Budhi Darmawan, menilai Bulog sebagai lembaga yang sangat vital. “Lembaga ini akan menyeimbangkan pasar dengan menjaga stabilitas bahan pokok serta melindungi petani dari harga yang anjlok. Dalam penyerapannya, Bulog harus menyesuaikan HET. Itu berarti harga di tingkat petani terjaga. Di sisi lain, Bulog memiliki peran untuk menjaga harga pasar di tingkat konsumen sesuai HET. Konsumen akan mendapatkan harga yang wajar, tidak ada lonjakan. Inilah vitalnya keberadaan Bulog,” paparnya.

Budhi menambahkan, dengan menjaga rentang harga sesuai HET, inflasi dapat dikendalikan. “Dengan menjaga rentang harga sesuai HET, maka inflasi akan dapat dikendalikan. Di sinilah pentingnya Bulog terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti Dinas Pertanian di tingkat daerah dan Kementerian Pertanian di tingkat nasiona,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kehadiran Bulog, terutama saat paceklik akibat El Nino yang diperkirakan terjadi kemarau ekstrem pada 2026. “Bulog harus memastikan stok pangan aman, agar harga tetap terkendali. Jadi, ketika ada kekurangan pasokan beras di pasaran, Bulog akan segera bisa mengeluarkan stoknya untuk pengendalian harga di pasaran. Di sinilah pentingnya, supaya inflasi tetap terkendali,” tambahnya.