Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun ini. Program prioritas tersebut secara khusus menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna memastikan pemerataan akses pendidikan bermutu.

Pernyataan ini disampaikan Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Kemendikdasmen dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/5/2026) sore, yang dihadiri oleh jajaran kepala daerah serta kepala sekolah se-NTT.

Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah masih berupaya menambah target revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan. Daerah seperti NTT menjadi prioritas utama karena umumnya memenuhi kriteria 3T, wilayah terdampak bencana, serta memiliki banyak sekolah dalam kondisi rusak.

Revitalisasi tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga digitalisasi sekolah, penyediaan sarana pembelajaran modern, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selain infrastruktur, Kemendikdasmen juga fokus pada penguatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memungkinkan guru menyelesaikan pendidikan S1 dalam waktu sekitar dua tahun dengan beasiswa Rp3 juta per semester.

Berbagai pelatihan juga disiapkan, mulai dari pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial (AI), kepemimpinan sekolah, hingga penguatan bahasa Inggris. Mu’ti menegaskan, “Peran guru tetap menjadi kunci. Guru bukan hanya pengajar, tetapi agen pembelajaran dan agen peradaban.”

Dalam kesempatan tersebut, Mu’ti turut menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam keberhasilan kebijakan pendidikan. “Penentu utama kebijakan di daerah tetap berada di tangan kepala daerah. Dukungan mereka menjadi kunci,” ujarnya.

Penataan kepala sekolah kini tidak lagi harus berasal dari guru penggerak, namun tetap wajib memenuhi syarat, termasuk minimal golongan IIIC. Kemendikdasmen juga memastikan kualitas kepemimpinan melalui pelatihan langsung atau in house training.

Pemerintah juga mendorong penguatan karakter melalui program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mayoritas penerimanya adalah peserta didik. Tantangan era digital, khususnya penggunaan gawai, juga menjadi perhatian.

Mu’ti menekankan pentingnya menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. “Anak-anak harus tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia, meski hidup di era global,” kata Mu’ti.

Untuk wilayah 3T, Kemendikdasmen mengembangkan pendekatan fleksibel seperti sekolah terpadu, sekolah terbuka, pembelajaran jarak jauh (PJJ), hingga pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. PJJ didukung akses internet, termasuk satelit, dan telah diuji coba bagi anak-anak pekerja migran.

Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan bukanlah jalur kelas dua, melainkan alternatif berkualitas. Ia menambahkan, selama 18 bulan kepemimpinannya, fondasi kebijakan pendidikan nasional telah diletakkan untuk terus diperkuat. “Semua kebijakan ini untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses, terjangkau, dan fleksibel bagi seluruh anak bangsa,” pungkasnya.

Krisis Kepala Sekolah di NTT Disorot DPR RI

Di sisi lain, Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti masih tingginya kekurangan kepala sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, lebih dari seribu sekolah di NTT belum memiliki pimpinan definitif, sebuah kondisi yang “sangat memprihatinkan”.

Anita menegaskan, “Kepala sekolah itu kunci, apalagi terkait pengelolaan dana BOS dan program revitalisasi.” Tanpa pimpinan definitif, tata kelola pendidikan berpotensi terhambat dan akses bantuan pemerintah bisa terganggu.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang maksimal oleh pemerintah daerah. “Anggaran besar tidak ada artinya kalau tidak dikelola dengan baik,” tegas Anita.

Selain itu, Anita menyoroti distribusi guru yang belum merata dan meminta kepala daerah untuk menempatkan tenaga pendidik berbasis data. Ia mengakui tantangan pendidikan di NTT masih berat, meliputi akses wilayah terpencil, keterbatasan infrastruktur, hingga kesejahteraan guru.

Anita memastikan DPR RI akan terus mendorong kebijakan pendidikan yang berpihak pada daerah seperti NTT. “Kami ingin memastikan kebutuhan daerah benar-benar diperhatikan di tingkat nasional,” jelasnya.