Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Pujian ini disampaikan Yandri usai bertemu Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Yandri Susanto mengapresiasi pendekatan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB. Menurutnya, strategi ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Sinergi Pusat dan Daerah
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Mendes Yandri Susanto.
Kementerian Desa, lanjut Yandri, siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Kolaborasi akan diperluas dengan melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
“Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Menteri Desa juga mengonfirmasi kehadirannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026. Ia dijadwalkan hadir bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, diharapkan dapat memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan desa dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Strategi Desa Berdaya: Orkestrasi Program Eksisting
Dalam paparannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa program Desa Berdaya merupakan strategi utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi, memastikan seluruh sumber daya pembangunan bergerak bersama di tingkat desa.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelas Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai provinsi, bekerja sama dengan pendamping desa yang sudah ada.
“Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” kata Gubernur Miq Iqbal.
Masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori. Sekitar 60 persen adalah kelompok produktif yang dapat diberdayakan melalui program ekonomi. Sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena usia atau kondisi kesehatan, yang diperlakukan sebagai mustahik tetap dan mendapatkan perlindungan sosial berkelanjutan dari berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas.
Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Konsep ini memungkinkan setiap desa mengembangkan komoditas unggulan, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Miq Iqbal menekankan pentingnya menghubungkan pengembangan desa tematik dengan kebutuhan pasar untuk menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan. Ia menyoroti peluang besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegas Miq Iqbal.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut. Koperasi desa dan BUMDes akan berperan penting sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi
Gubernur NTB juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi dan menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota. Ia mengingatkan bahwa banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali, di mana desa-desa kehilangan penduduk produktif.
Oleh karena itu, pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
