Maruarar Sirait: Kuota FLPP Naik Jadi 350 Ribu Unit, Perkuat Akses Rumah Subsidi di Jawa Tengah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit. Kebijakan ini, didorong oleh pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan perumahan sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat, khususnya di Jawa Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar Sirait dalam kegiatan “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” yang berlangsung di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Acara ini dihadiri sekitar 500 peserta, terdiri dari 300 nasabah PNM dan 200 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan BNI.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Komisaris PNM Dradjad Hari Wibowo, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, SEVP Commercial dan SME BNI Andi Yusdiman, serta Plt Komisioner BP Tapera Wilson Lie Simatupang. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh masyarakat dari Temanggung, Boyolali, Kebumen, dan berbagai wilayah lain di Jawa Tengah.

Peningkatan Kuota FLPP dan Dampaknya

Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema, termasuk KPP dan FLPP. Ia menyoroti dampak positif kebijakan pelonggaran GWM oleh Bank Indonesia terhadap peningkatan kuota rumah subsidi.

“Akibat pelonggaran GWM dari Bank Indonesia, kuota FLPP yang sebelumnya sekitar 220 ribu unit kini meningkat menjadi 350 ribu unit. Selama ini biasanya di bulan Agustus para pengembang sudah kehabisan kuota subsidi rumah. Dengan penambahan kuota ini masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi,” ujar Maruarar Sirait.

Untuk mengurangi angka backlog kepemilikan rumah di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 774.000 unit, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 50 ribu unit FLPP untuk provinsi tersebut, sesuai permintaan Gubernur Jawa Tengah.

“Rumah subsidi ini harus benar-benar dapat dinikmati masyarakat kecil seperti ART, buruh, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Karena itu pemerintah terus memperkuat pembiayaan perumahan agar semakin mudah diakses masyarakat,” terang Sirait. Selain rumah tapak subsidi, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi di wilayah Jawa Tengah yang padat penduduk dan memiliki keterbatasan lahan.

Dukungan Daerah dan Testimoni Penerima Manfaat

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian PKP dalam memenuhi kebutuhan hunian warganya. “Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena kebutuhan papan atau perumahan masyarakat Jawa Tengah mendapat perhatian dari Kementerian PKP. Dalam membangun Jawa Tengah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak,” ujar Luthfi.

Salah satu penerima manfaat program KUR Perumahan, Warningsih (54), juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Saya berterimah kasih kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo yang sudah berbaik hati,” ucap Warningsih.

Kolaborasi Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi

SEVP Commercial dan SME BNI, Andi Yusdiman, melaporkan bahwa hingga April 2026, BNI telah menyalurkan KPP sebesar Rp1,7 triliun, dengan rincian Rp836 miliar dari sisi suplai dan Rp874 miliar dari sisi demand. Pada kegiatan hari itu saja, total penyaluran mencapai Rp270 miliar kepada 375 debitur.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi pemberdayaan ekonomi rakyat bersama PNM dan SMF, yang melibatkan para ibu nasabah Mekaar sebagai pelaku usaha mikro berbasis rumah tangga. Maruarar Sirait menegaskan pentingnya integrasi program ini.

“Kenapa Menteri Perumahan ikut mengurus PNM dan SMF? Karena sebagian besar nasabah Mekaar menjalankan usahanya dari rumah. Percuma kita memperbaiki 30 ribu rumah di Jawa Tengah kalau kondisi ekonomi masyarakatnya tetap sulit. Kita harus memberdayakan ekonomi masyarakat supaya rumahnya tidak kembali kumuh. Karena itu program-program ini harus dikombinasikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat secara utuh,” tegas Menteri PKP.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah mengeluarkan kebijakan penurunan bunga sebesar 5 persen bagi nasabah Mekaar, guna membantu pengembangan usaha masyarakat kecil. Melalui kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga kemampuan ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.