Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia akan segera mengirimkan nota diplomatik kepada Filipina. Langkah ini diambil untuk secara tegas menolak klaim baru atas wilayah Sabah yang kembali diangkat oleh Senator Filipina, Robin Padilla.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan bahwa Malaysia secara konsisten mengirimkan nota diplomatik serupa setiap kali ada pernyataan mengenai klaim atas Sabah. Menurutnya, posisi Sabah sebagai bagian dari Federasi Malaysia bersifat final, mengingat rakyat negara bagian tersebut telah memutuskan untuk bergabung dengan Malaysia melalui proses yang sah dan telah diverifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hasan menambahkan, “Ini (klaim Sabah) bukanlah isu baru; ini telah diangkat selama beberapa dekade. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal mereka (di Filipina) sehingga rakyat mereka fokus pada masalah lain. Saya merasa bahwa rakyat Filipina juga memahami bahwa politisi terkadang mencari isu untuk mengalihkan perhatian publik.”
Ia menegaskan bahwa Malaysia tentu akan menolak klaim tidak berdasar tersebut. Hasan juga menekankan bahwa klaim itu dibuat oleh individu dan tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah Filipina, sehingga tidak akan memengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara.
Terlepas dari banyaknya pernyataan dan klaim yang dibuat, Hasan menyebut hal itu tidak pernah merusak hubungan baik antara Malaysia dan Filipina, terutama karena Filipina juga menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini.
Sebelumnya, media melaporkan bahwa Senator Filipina, Robin Padilla, mendesak Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. untuk menghidupkan kembali isu terkait klaim Filipina atas Sabah, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam sebuah unggahan di Facebook, Padilla dilaporkan mengatakan sudah saatnya Manila bertindak tegas untuk “hak aset yang menurutnya milik Filipina”.
Secara terpisah, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor, mengatakan bahwa klaim atas Sabah seringkali dijadikan polemik oleh pihak-pihak tertentu di Filipina, khususnya sebagai taktik politik selama musim pemilihan.
Hajiji menekankan bahwa status Sabah sebagai bagian dari Federasi Malaysia bersifat final dan telah diakui oleh PBB, sehingga tidak ada ruang untuk perselisihan lebih lanjut. “Di sana, isu-isu ini cenderung muncul menjelang pemilihan senat mereka. Tetapi rakyat Sabah telah lama memutuskan untuk menjadi bagian dari Malaysia. Ini bukan untuk diperdebatkan,” kata Hajiji Noor.
