Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyerahkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak tahap kedua senilai total Rp5,28 miliar di Kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan, Sumatra Barat, pada Selasa (3/3). Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

“Ini merupakan tahap kedua penyaluran bantuan. Tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota pada Februari lalu. Saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut,” ujar Suharyanto di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, Selasa (3/3).

Khusus di Sumatra Barat, bantuan Tahap II ini diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten/kota, yakni Tanah Datar dan Pesisir Selatan. Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Sementara itu, untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan disalurkan kepada 103 KK dengan nilai total Rp2,415 miliar.

Dengan demikian, seluruh 14 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Sumatra Barat telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang. “Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegas Suharyanto.

Pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah. Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Kepala BNPB memastikan bahwa di Provinsi Sumatra Barat saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” katanya.

Pembangunan Hunian Tetap Jadi Fokus Utama

Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumatra Barat adalah pembangunan hunian tetap (Huntap). Beberapa kabupaten/kota telah membangun Huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian.

Sedangkan Huntap in situ, yang dibangun di lokasi rumah lama, akan ditangani langsung oleh BNPB. “Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan stimulan rumah rusak ringan, Erwin, warga Desa Tanjung Sawah, Nagari Padang Lawe, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, menyatakan rasa syukurnya atas bantuan ini. Rumahnya rusak akibat banjir yang menyebabkan penumpukan lumpur serta merusak pintu dan bagian lainnya.

“Saya sangat berterima kasih atas bantuan ini. Dana tersebut akan saya gunakan untuk merenovasi rumah. Semoga bencana seperti ini tidak lagi melanda daerah kami,” ucap Erwin.

Di tempat terpisah, Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, mengatakan, “Kita akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini.”

Peran Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujar Eka Putra di Kantor Bupati Tanah Datar.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012.

Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana. Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa program Desa Tangguh Bencana merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak, namun jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.

“Testimoni dari Bapak Bupati menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto.

sumber gambar: mediaindonesia.com