Dunia sedang menghadapi gejolak yang luar biasa. Invasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran telah menciptakan guncangan signifikan di kancah internasional, termasuk dampaknya terhadap Indonesia. Situasi ini memicu beragam isu liar, mulai dari spekulasi tentang pecahnya Perang Dunia ke-3 hingga kekhawatiran kenaikan harga BBM akibat penutupan Selat Hormuz yang menghambat distribusi minyak.

Berbagai isu tersebut menyebar luas, terutama di media sosial. Banyak kreator konten yang kemudian memproduksi analisis cenderung pesimistis dan sensasional. Meskipun ada juga yang membuat meme sebagai hiburan, narasi pesimisme ini berpotensi memengaruhi pemahaman dan persepsi masyarakat.

Prof. Sufmi Dasco Ahmad, figur yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, pernah menyoroti munculnya selentingan negatif yang menyasar program-program pemerintah. Menurutnya, perdebatan ini bermula dari media sosial pasca-Pemilu 2024.

“Sesungguhnya perbedaan adalah hal yang wajar di era demokrasi. Hal yang tidak wajar, kadang bahkan overdosis, adalah ketika perbedaan tersebut melahirkan umpatan verbal, caci maki, fitnah, cercaan yang berujung pada polarisasi masyarakat yang begitu kentara,” ujar Dasco. Kekhawatiran Dasco ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi kekhawatiran dari Presiden Prabowo sendiri.

Paparan konten pesimistis secara terus-menerus dapat membentuk persepsi masyarakat tentang realitas sosial, sebagaimana dijelaskan oleh George Gerbner dalam Teori Kultivasi. Ketika media secara konsisten menarasikan pesimisme, maka pesimisme pula yang akan tumbuh di kalangan masyarakat konsumen narasi tersebut.

Berbeda dengan media konvensional yang memiliki gatekeeper untuk mempertimbangkan efek narasi sebelum diterbitkan, pembuat konten di media sosial seringkali tidak memiliki mekanisme serupa. Tujuan mereka kerap kali hanya “riding the algorithm” demi viralitas dan peningkatan jumlah penonton, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari konten yang diunggah.

Pemerintahan saat ini, seperti yang terlihat dari respons terhadap kasus Panji Pragiwaksono dalam tayangan special show Mens Rea, menunjukkan keterbukaan terhadap kritik. Banyak pejabat pemerintah tidak mendukung aksi pelaporan terhadap Panji, mengindikasikan bahwa kritik dan masukan bukanlah hal yang tabu.

Saat ini, banyak program Presiden Prabowo yang digulirkan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Contohnya adalah program Sekolah Rakyat, yang membuka kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu, bahkan memungkinkan mereka bermimpi kuliah di kampus-kampus Ivy League di AS. Selain itu, ada program MBG (Makanan Bergizi) yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan layak dan mencegah stunting.

Dalam pelaksanaannya, memang masih terdapat kekurangan yang membutuhkan partisipasi publik untuk perbaikan. “Ya, itu betul. Masih banyak aktor pengeksekusi kebijakan di level grassroots yang masih belum mulus menjalankan visi dan tujuan baik dari program-program populer dan humanis yang digagas Presiden Prabowo tersebut,” demikian pengakuan dalam artikel ini. Namun, kekurangan tersebut tidak seharusnya dianggap final dan tidak bisa diperbaiki.

Pemerintah membutuhkan partisipasi warga negara Indonesia yang menginginkan perbaikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak membuat framing bahwa program-program tersebut tidak efektif, tidak akan sukses, atau hanya membuang-buang anggaran. Kritik yang baik seharusnya tidak hanya menunjuk kesalahan, tetapi juga menghadirkan solusi konstruktif.

Robert Entman, pencetus Teori Framing, menjelaskan empat langkah dalam membentuk pembingkaian isu:

  • Define Problem: Menentukan dan mendefinisikan suatu peristiwa sebagai masalah tertentu.
  • Diagnose Causes: Mengidentifikasi penyebab masalah serta pihak yang bertanggung jawab.
  • Make Moral Judgement: Memberikan penilaian moral terhadap peristiwa atau aktor.
  • Treatment Recommendation: Menawarkan solusi, rekomendasi, atau tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Langkah terakhir, treatment recommendation, seringkali terlupakan. Kritik yang konstruktif seharusnya tidak hanya membangun persepsi mengenai masalah, tetapi juga membuka ruang solusi agar masyarakat tidak terjebak pada narasi pesimisme.

Dengan demikian, ruang publik dapat diisi oleh dialog yang produktif, bukan sekadar keluhan dan cercaan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kualitas demokrasi dan mendorong perbaikan kebijakan demi kepentingan bersama. *) Dr Ramadhan Pohan, MIS adalah pengajar Komunikasi Politik, Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara.