Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso, Sulawesi Tengah, mengumumkan telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 sebesar Rp19,4 miliar. Angka ini mencapai sekitar 93 persen dari total alokasi anggaran Rp20,9 miliar, dan telah diterima oleh 5.143 penerima.

Kepala KPPN Poso, Yosi Rizal Adyanto, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mendukung daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Sampai 14 Maret 2026, KPPN Poso telah menyalurkan THR sebesar Rp19,4 miliar atau sekitar 93 persen dari total alokasi anggaran Rp20,9 miliar,” kata Yosi Rizal di Poso, Senin (16/3/2026).

Rincian Penyaluran THR

Yosi merinci, dana THR tersebut telah disalurkan kepada berbagai kategori penerima. Sebanyak 2.520 pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri menerima total Rp11,1 miliar. Sementara itu, 230 pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) mendapatkan Rp825,8 juta, dan 357 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menerima Rp855,5 juta.

Selain itu, THR juga disalurkan kepada 2.036 penerima tunjangan dengan nilai mencapai Rp6,62 miliar. Secara keseluruhan, total realisasi penyaluran THR yang telah dilakukan oleh KPPN Poso mencapai Rp19,4 miliar kepada 5.143 penerima.

Penyaluran THR tahun 2026 ini mencakup seluruh satuan kerja (satker) mitra KPPN Poso yang tersebar di empat kabupaten. Wilayah kerja tersebut meliputi Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara.

Koordinasi dan Percepatan Penyaluran

KPPN Poso terus berkoordinasi secara intensif dengan satker yang belum mengajukan pencairan. Hal ini bertujuan agar proses penyaluran THR dapat segera dituntaskan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai arahan pemerintah pusat.

“Hal ini penting mengingat pembayaran THR menjadi salah satu pos belanja negara yang disiapkan dalam mendukung daya beli masyarakat,” tegas Yosi.

Realisasi Belanja Negara di Wilayah KPPN Poso

Selain penyaluran THR, Yosi juga memaparkan realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Poso hingga 14 Maret 2026. Tercatat, realisasi mencapai sekitar Rp850 miliar atau 20,53 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp4,145 triliun.

  • Belanja Pemerintah Pusat: Mencapai Rp141,61 miliar atau 19,92 persen dari pagu Rp711,07 miliar. Ini terdiri atas:
    • Belanja pegawai: Rp97,06 miliar
    • Belanja barang: Rp41,39 miliar
    • Belanja modal: Rp3,14 miliar
  • Transfer ke Daerah: Mencapai Rp709,31 miliar atau 20,65 persen dari pagu Rp3,434 triliun. Ini meliputi:
    • Dana bagi hasil: Rp47,78 miliar
    • Dana alokasi umum: Rp526,26 miliar
    • Dana transfer khusus: Rp127,15 miliar
    • Dana desa: Rp8,10 miliar

Pada awal tahun anggaran 2026, KPPN Poso juga telah mengundang pimpinan satuan kerja serta melakukan pertemuan dengan pimpinan pemerintah daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan langkah strategis pelaksanaan anggaran dan mendorong percepatan belanja pemerintah.

“Langkah tersebut dilakukan guna memastikan APBN dapat berfungsi optimal sebagai penjaga stabilitas sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkas Yosi.