Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Wargiyati, menegaskan dukungan penuh kepala desa terhadap program pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar desa tidak hanya menjadi pelaksana program tanpa menerima manfaat ekonomi yang nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Wargiyati dalam Musyawarah Nasional Kedua PAPDESI yang berlangsung di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, pada Senin (11/5/2026).
Dukungan Penuh dan Harapan Ekonomi Desa
“Kami akan selalu satu dan tunduk tegak lurus untuk pemerintah dan program-programnya, utamanya program Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Wargiyati, menunjukkan komitmen para kepala desa.
Ia menyebut, para kepala desa telah menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih, meskipun regulasi dan konsep teknisnya masih dalam tahap persiapan oleh pemerintah. “Belum apa-apa kami sudah mendukung, karena kami yakin Kopdes akan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Wargiyati berharap Koperasi Desa dapat dilibatkan secara aktif sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, skema ini berpotensi besar untuk membuka peluang usaha baru dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi desa. “Kalau Kopdes menjadi supplier MBG, otomatis koperasi punya penghasilan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi positif dari program MBG yang sudah berjalan di wilayahnya. Satu dapur MBG, kata Wargiyati, mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja lokal. “Banyak ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak punya penghasilan sekarang mendapatkan pendapatan tetap,” ucapnya.
Sinergi dan Tantangan Anggaran
Selain itu, PAPDESI juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah desa dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam percepatan pembangunan. Wargiyati menilai pola koordinasi yang terjalin dengan jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) di Jawa Tengah telah terbukti efektif dan layak untuk diterapkan secara nasional.
Di tengah berbagai dukungan dan usulan tersebut, Wargiyati menyinggung kondisi anggaran desa yang semakin terbatas. “Desa ini anggarannya tinggal 30 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk memastikan bahwa berbagai program nasional benar-benar membawa manfaat ekonomi dan aliran anggaran yang jelas ke desa, bukan sekadar menjadikan desa sebagai pelaksana tanpa dampak signifikan.
Dalam Munas Kedua PAPDESI tersebut, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PAPDESI untuk periode 2026–2031.
