Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menggenjot sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma Bapenda yang selama ini identik dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Kepala Bapenda NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, menyatakan pihaknya ingin fokus pada potensi di luar PKB. “Kita ingin mengubah paradigma Bapenda melalui sumber-sumber pendapatan di luar itu (PKB) yang sekiranya meningkatkan PAD,” ujarnya di Mataram, Selasa.
Lalu Herman Mahaputra mencontohkan beberapa sumber pendapatan baru yang masih harus digali. Salah satunya adalah pajak air permukaan, yang saat ini masih menunggu payung hukum. “Ini yang masih kita tunggu payung hukumnya sehingga dasar-dasar itu lah kita bisa bergerak, karena banyak sekali potensinya di situ,” terang Lalu Herman Mahaputra.
Potensi lain yang disebutkannya adalah pendapatan dari Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara. “Kalau ini bisa kita gali jauh lebih besar lagi (PAD) bisa kita dapatkan,” sebut mantan Direktur RSUP NTB tersebut.
ALKI II dan Potensi Triliunan Rupiah
Sumber pendapatan yang dinilai memiliki potensi terbesar adalah melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Jalur pelayaran internasional utama ini melintasi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi.
“Itu laut internasional, kalau kita bisa buatkan blue print dan studi kelayakan (FS), bukan lagi bicara miliaran tapi triliunan uang-nya. Jadi, majunya daerah di Sekotong itu, kalau ada pelabuhan berdiri disana, seperti yang dilakukan Singapura menjual jasa. Kalau kita bisa sentuh ini maka kita tidak tergantung pusat,” terang dokter Jack, sapaan karibnya.
Selain itu, Bapenda NTB juga membidik potensi PAD dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PLN di tiga bendungan yang ada, yakni Bendungan Pengga, Bendungan Batujai, dan Bendungan Meninting. Keberadaan pembangkit ini diharapkan dapat menjadi sumber PAD baru.
Optimalisasi Aset Daerah
Aset daerah lain yang juga akan dioptimalkan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Banyumulek. Di lokasi tersebut terdapat alat ensiminasi yang berpotensi menarik investor untuk membangun pabrik pakan. “Kita juga miliki RTH Banyumulek. Di situ ada alat ensiminasi. Kita undang investor untuk buat pabrik pakan dari pada nganggur,” ujarnya.
Stadion Gelora Olahraga (GOR) 17 Desember Turida Mataram juga menjadi fokus. Lalu Herman Mahaputra menilai GOR tersebut belum dikelola dengan baik dan dapat diserahkan kepada pihak swasta. “Selain bola, GOR itu bisa di buat untuk arena lain, misalkan paddel, tempat fitnes, restoran dan hiburan. Karena kita tidak mampu kelola itu, sebab anggaran kita nggak ada, belum lagi SDM, tapi kalau diserahkan ke swasta berapa banyak dana yang kita dapatkan,” katanya.
Dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan baru ini, Lalu Herman Mahaputra optimistis PAD NTB di masa mendatang akan meningkat signifikan tanpa lagi bergantung pada PKB. Ia bahkan memproyeksikan PAD NTB pada tahun 2026 akan jauh lebih tinggi dari realisasi tahun 2025.
Sebagai informasi, realisasi PAD NTB dari pajak daerah tahun 2025 mencapai 103,04 persen atau setara Rp1,725 triliun lebih, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,675 triliun. Sumber PAD tersebut meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
