Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan sebanyak 151 ribu dosis vaksin untuk memperkuat upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat. Alokasi ini menjadi bagian dari akselerasi vaksinasi ternak secara masif dan terukur di wilayah tersebut.
Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menyatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi populasi ternak. “Ini sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan,” kata Hendra di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Target Nasional dan Alokasi Jawa Barat
Secara nasional, Kementan menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen disiapkan sebagai stok cadangan untuk merespons cepat kasus baru di daerah.
“Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026,” ujar Hendra. Alokasi tersebut terbagi dalam dua periode, yakni Januari-Maret dan Juli-Agustus, dengan masing-masing sebanyak 75.500 dosis.
Pada pengiriman Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin. Sisa alokasi akan didistribusikan secara bertahap. “Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” jelas Hendra usai kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dinamika Kasus dan Pentingnya Biosekuriti
Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika kasus PMK yang ditemukan di sejumlah wilayah. Data pemantauan hingga 1 Februari 2026 mencatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah prioritas pengendalian, mengingat tingginya populasi ternak dan intensitas lalu lintas ternak antarwilayah.
Hendra juga mengingatkan bahwa pelaksanaan vaksinasi harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti secara konsisten. Biosekuriti berperan penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun lalu lintas ternak.
“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pengendalian PMK
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan para peternak yang aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK. Ia menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak dalam menghadapi PMK.
Menurut Asep, pengendalian PMK harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, para peternak, serta melibatkan peran swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, hingga perguruan tinggi. “Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita,” imbuh Asep.
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengalokasikan vaksin PMK sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah. Amran menegaskan seluruh jajarannya agar tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, katanya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.
Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Amran.
