Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk tidak terjebak pada “mental block” yang kerap menghambat lahirnya inovasi daerah. Menurutnya, inovasi sejati harus mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan pelayanan publik di masyarakat, bukan sekadar rumit atau berbasis digital.
Arahan tersebut disampaikan Yusharto saat memberikan penguatan ekosistem inovasi daerah di Aula Gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung pada Selasa, 19 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa inovasi daerah pada dasarnya merupakan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Selama ini kita sering maju mundur, ragu untuk melakukan inovasi karena dianggap terlalu sederhana. Sementara kalau kita tidak lakukan itu (inovasi), masyarakat kita tidak akan terlayani secara inklusif,” ungkap Yusharto.
Yusharto menjelaskan, ukuran kebaruan dalam inovasi tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang pencetus inovasi, melainkan harus dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebuah program yang dianggap biasa di satu wilayah, dapat menjadi inovasi ketika diterapkan di wilayah lain yang sebelumnya belum mendapatkan layanan serupa.
Sebagai contoh, ia menyinggung layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah diterapkan di satu kecamatan namun belum tersedia di kecamatan lain. Ketika layanan tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau, hal itu sudah termasuk inovasi daerah yang memberikan manfaat nyata dan memperluas layanan publik secara inklusif.
“Jadi jangan dilihat dari perspektif si pencetus, tetapi harus dilihat dari perspektif penerima inovasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusharto menekankan bahwa inovasi daerah harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak menimbulkan pembebanan atau pembatasan pelayanan, sesuai dengan kewenangan daerah, serta dapat direplikasi oleh daerah lain. Ia juga mengingatkan bahwa inovasi tidak identik dengan digitalisasi.
Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025, sebagian besar inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah justru merupakan inovasi non-digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan sederhana namun efektif.
“Ini yang menjadi mental block di antara ASN, sehingga tidak mau melakukan inovasi karena merasa harus serba digital. Faktanya, sebagian besar inovasi justru non digital,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu takut untuk berinovasi. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan inovasi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa ASN tidak dapat dipidana apabila uji coba inovasi daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
“Tidak ada halangan untuk berinovasi. Jangan terlalu berpikir mental block yang selama ini menghambat kita untuk berinovasi,” ungkapnya.
Yusharto turut mendorong Pemkot Bandar Lampung untuk terus memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, hingga masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor inovasi diyakini akan memperluas lahirnya solusi kreatif yang adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Selain itu, ia mengapresiasi keberadaan klinik inovasi di Kota Bandar Lampung yang dinilai dapat menjadi sarana penting dalam mempercepat replikasi inovasi dari daerah lain. Dengan mekanisme tersebut, perangkat daerah dapat mengadopsi dan memodifikasi berbagai praktik baik agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
“Sebagian besar inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah berasal dari replikasi. Kuncinya adalah amati, tiru, dan modifikasi, tetapi tetap menghadirkan unsur kebaharuan sesuai kebutuhan daerah,” pungkas Yusharto.
