Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi serta tunjangan inpassing bagi guru madrasah swasta dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dicairkan pada pekan ini. Pencairan ini dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri, memberikan kepastian bagi ribuan pendidik di NTB.
Kepala Kanwil Kemenag NTB, Dr. H. Zamroni Aziz, menyatakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. “Insyaallah minggu ini sudah keluar, paling lambat Jumat. Jadi para guru bisa menyambut Lebaran dengan tenang karena haknya sudah dipastikan cair,” ujar Zamroni di Mataram, Selasa (10/3/2026).
Zamroni menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan periode Januari–Februari bagi guru madrasah swasta di NTB mencapai nilai yang cukup besar. Berdasarkan data Kemenag, terdapat sekitar 15.000 guru madrasah swasta yang telah tersertifikasi dan memiliki status inpassing. Secara keseluruhan, jumlah guru di bawah naungan Kemenag di wilayah NTB mencapai lebih dari 20.000 orang.
Selain guru madrasah, pencairan tunjangan juga menyasar guru PAI, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS. Pemerintah menargetkan seluruh pembayaran dapat diselesaikan sebelum Jumat. Untuk guru PAI non-PNS, alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp2 miliar, sedangkan jika termasuk guru PNS, total anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar untuk wilayah NTB.
“Pembayaran ini diharapkan bisa membantu para guru memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri dan memberikan ketenangan dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik,” kata Zamroni.
Di sisi lain, Zamroni mendorong peningkatan karier bagi guru PAI di sekolah umum, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Menurutnya, guru PAI yang memiliki kompetensi dan rekam jejak baik perlu diberi kesempatan menduduki jabatan strategis, termasuk sebagai kepala sekolah.
“Kami berikhtiar agar guru PAI juga memiliki peluang menjadi kepala sekolah. Kami siap mengomunikasikan rekam jejak mereka kepada gubernur maupun wakil bupati sesuai jenjang sekolahnya,” ujarnya.
Saat ini, Kanwil Kemenag NTB terus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemenag pusat untuk menyiapkan data komprehensif terkait guru. Data tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan anggaran.
“Koordinasi ini penting agar skema pembayaran tunjangan guru ke depan tetap stabil dan berkelanjutan,” pungkas Zamroni.
