Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan 38 sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dapat kembali beroperasi pada 5 Januari 2026. Target ini ditetapkan setelah peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana alam, Rabu (31/12/2025).
Dalam kunjungannya, Sigit meninjau kegiatan pembersihan di SMP Swasta Islam, TK Bhayangkari, serta Aspol Polsek Kota Kuala Simpang. Ia juga melihat rencana lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) yang akan dibangun oleh Polri untuk masyarakat terdampak.
Target Pemulihan Pendidikan
Sigit menekankan pentingnya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan agar anak-anak dapat segera kembali belajar. “Harapan kita khusus untuk sekolah-sekolah, tanggal 5 Januari akan masuk. Harapan kita khusus untuk sekolah, bisa kita pembersihan dengan cepat. Sehingga nanti tanggal 5 sudah bisa beroperasional,” ujar Sigit dalam keterangannya.
Menurut Sigit, total ada 38 sekolah di Aceh Tamiang yang sedang dalam proses pembersihan. Ia berharap upaya gotong royong antara Polri dan masyarakat dapat mempercepat proses ini. “Kita kejar disisa waktu yang ada,” tambahnya.
Dukungan Polri untuk Korban Bencana
Selain fokus pada sekolah, Kapolri juga memastikan progres pembangunan huntap dan huntara bagi warga terdampak bencana. “Yang jelas kita ingin pastikan bahwa ada progres terkait kegiatan di Aceh Tamiang khususnya mulai dari progres terkait kegiatan aktivitas terkait progres pembersihan, pembangunan huntap atau huntara,” jelas Sigit.
Untuk mendukung upaya pemulihan, Polri telah mengerahkan 1.102 personel kepolisian dan sejumlah alat berat di Aceh Tamiang. Komitmen Polri tidak hanya terbatas di Aceh, tetapi juga mencakup wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumut) yang turut terdampak bencana.
Sigit menegaskan, Polri akan terus mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan pemulihan pascabencana. “Ya tentunya kita harus pastikan bahwa proses mulai dari pascabencana, rekonstruksi sampai pada dengan nanti relokasi dan juga pengaktifan secara normal, kita juga tentunya Polri bersama-sama masyarakat dan stakeholder yang lain,” tutupnya.
