Pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diinstruksikan untuk meningkatkan mitigasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Langkah ini diambil menyusul prediksi kemarau panjang dan pengaruh fenomena El Nino yang diperkirakan akan melanda wilayah tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Ronny Eka Saputra, pada Minggu (29/3), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipatif. “Kami telah menerbitkan surat edaran terkait peningkatan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan ancaman kekeringan di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Ronny.
Surat edaran bernomor 300.2.3/365/BPBD/2026 tersebut meminta seluruh BPBD kabupaten/kota untuk mengintensifkan pemantauan kondisi wilayah. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana juga menjadi fokus utama.
Ronny menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait kesiapsiagaan pengendalian karhutla tahun 2026. Saat ini, beberapa kasus karhutla berskala kecil sudah mulai terdeteksi di sejumlah area di Kalsel.
Senada, Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kalsel, Achmadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ini mencakup koordinasi lintas sektor, peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga persiapan peralatan penanganan bencana.
“Memasuki musim kemarau yang diprediksi cukup panjang akibat El Nino, kami telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Achmadi. Dinas Sosial Kalsel juga telah mempersiapkan posko penanganan karhutla yang berlokasi di kantor Dinas Sosial di Banjarbaru, yang akan berfungsi sebagai pusat kendali operasional.
Beberapa wilayah di Kalimantan Selatan yang diidentifikasi rawan karhutla antara lain Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
