Kabupaten Bima dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali menorehkan prestasi dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Penghargaan ini diberikan atas capaian cakupan dan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kedua wilayah tersebut.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam acara Awarding UHC 2026 yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/1/2026) malam. Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofian hadir langsung untuk menerima apresiasi tersebut.
Prosesi penyerahan penghargaan dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Kabupaten Bima dan Kota Bima menjadi bagian dari 394 kabupaten/kota dan 31 provinsi di seluruh Indonesia yang berhasil meraih UHC Award kategori Madya pada tahun ini. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Perjalanan Menuju UHC Madya
Kedua daerah di ujung timur NTB ini telah menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam program JKN. Sebelumnya, Kabupaten Bima dan Kota Bima meraih UHC Award pertama pada tahun 2024. Prestasi tersebut kemudian meningkat menjadi UHC Pratama pada tahun 2025, dan kini kembali naik level menjadi UHC Madya pada tahun 2026. Peningkatan ini sejalan dengan terus bertumbuhnya cakupan dan keaktifan kepesertaan JKN di wilayah mereka.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyoroti kecepatan Indonesia dalam mencapai UHC dibandingkan negara lain. “Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, Indonesia telah mencapai UHC, sementara beberapa negara Eropa membutuhkan waktu puluhan tahun,” ungkap Ghufron.
Menurut Ghufron, capaian UHC tidak hanya diukur dari angka kepesertaan semata, tetapi juga dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak, adil, dan merata. “Capaian UHC merupakan indikator keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Bima, Ady Mahyudi, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah buah dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program JKN sebagai salah satu program strategis nasional. Hal ini termasuk integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam JKN. “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Bima dalam memastikan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen dari jumlah penduduk,” jelas Ady.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, pada tahun 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Bima telah mencapai minimal 98 persen, dengan tingkat keaktifan minimal 85 persen. Kontribusi pemerintah daerah juga tercatat signifikan, mencapai lebih dari 10 persen dari total penduduk.
Senada dengan Bupati Bima, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofian, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Bima, lanjutnya, akan terus memperkuat program jaminan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan demi memastikan seluruh masyarakat terlindungi dalam Program JKN. “Dengan diraihnya UHC Award 2026, Pemkot Bima menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkas Feri.
