Teheran – Iran menegaskan akan memberlakukan aturan ketat bagi pelayaran melalui Selat Hormuz setelah konflik dengan Amerika Serikat berakhir. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menyatakan bahwa semua kapal yang melintas harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Teheran.
Pernyataan tersebut disampaikan Talaei-Nik pada Selasa (28/4) dalam pertemuan menteri pertahanan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Bishkek, Kirgistan. Ia secara gamblang mengutarakan, “Pelayaran melalui Selat Hormuz setelah berakhirnya perang akan dilakukan sesuai aturan Iran.”
Menurut Talaei-Nik, aturan transit ini akan berlaku khusus bagi kapal komersial. Mereka diwajibkan untuk mengikuti protokol yang tidak membahayakan keamanan Iran. Selain itu, Iran juga berencana menyusun skema navigasi Selat Hormuz bersama Oman, negara yang mengontrol sisi selatan selat strategis tersebut. Rencana ini juga mencakup penarikan pungutan dari kapal-kapal yang berlayar.
Langkah legislatif terkait inisiatif ini telah diajukan oleh anggota parlemen Iran. Sementara itu, bank sentral Iran dilaporkan telah membuka empat rekening dalam mata uang rial, yuan, dolar, dan euro, yang bertujuan untuk mengumpulkan biaya transit tersebut.
Kondisi ini muncul setelah serangkaian eskalasi konflik. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang mengakibatkan lebih dari 3.000 korban jiwa. Setelah itu, AS dan Iran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada awal April, diikuti dengan pembicaraan di Islamabad. Namun, perundingan tersebut berakhir tanpa terobosan signifikan.
Di tengah kebuntuan diplomatik, Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabian Iran, menambah ketegangan di kawasan tersebut.
