Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Februari 2026, berbalik arah setelah mengalami deflasi 0,09% mtm pada Januari 2026. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Kepri mencapai 3,5%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,94% yoy, meskipun masih di bawah inflasi nasional 4,76% yoy.

Menanggapi peningkatan tekanan harga ini, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Kepri mengintensifkan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga.

Tekanan Inflasi Merata di Tiga Daerah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto P., mengungkapkan bahwa tekanan inflasi pada Februari 2026 juga tercatat di tiga daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Kepri.

“Secara bulanan, inflasi di Batam tercatat sebesar 0,40% atau 3,13% secara tahunan. Sementara itu, Tanjungpinang mengalami inflasi 0,99% (mtm) atau 5,83% (yoy), dan Karimun sebesar 0,01% (mtm) atau 4,13% (yoy),” kata Rony pada Kamis (5/3).

Emas dan Pangan Jadi Pendorong Utama

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Februari didominasi oleh kenaikan harga pada beberapa sektor:

  • Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 2,10% mtm dengan andil 0,16%. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga emas, seiring berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global.
  • Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mencatat inflasi 0,87% mtm dengan andil 0,08%. Peningkatan harga nasi dengan lauk menjadi faktor utama, sejalan dengan naiknya harga bahan baku pangan.
  • Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 0,40% mtm dengan andil 0,11%. Kenaikan harga beras dan cabai merah, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), turut mendorong tekanan harga.

BI dan TPID Perkuat Sinergi Lewat GPIPS

Untuk merespons tekanan inflasi yang meningkat, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota semakin mengintensifkan koordinasi dalam upaya pengendalian harga.

“BI terus memperkuat kolaborasi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga serta pasokan pangan tetap aman,” ujar Rony.

GPIPS menitikberatkan pada penguatan sektor hulu guna memastikan ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi yang lebih terpadu dalam jangka pendek, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas nasional.

Upaya Stabilisasi dan Potensi Inflasi ke Depan

Sepanjang Februari 2026, berbagai upaya stabilisasi telah dilakukan, termasuk pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, penyebarluasan iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, hingga operasi pasar atau pasar murah yang digelar serentak di wilayah Kepri.

Memasuki Maret 2026, Bank Indonesia memetakan sejumlah potensi pemicu inflasi, seperti tren kenaikan harga emas dunia dan meningkatnya permintaan pangan serta angkutan udara menjelang Ramadan dan Idulfitri. Namun, terdapat juga faktor yang berpotensi meredam tekanan inflasi, antara lain memasuki masa panen beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta peluang bertambahnya pasokan hasil laut seiring meredanya puncak musim angin utara.

“Ke depan, BI bersama TPID akan terus mempererat koordinasi agar tekanan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1% sepanjang 2026,” tambah Rony.

Sumber Gambar: (url artikel asli disini)